Hendi Ingin Kabel Semrawut di Pindah ke Tanah
Bebaskan pemandangan Langit Semarang dari kabel

By Redaksi SS 03 Feb 2020, 09:04:33 WIB Semarangan
Hendi Ingin Kabel Semrawut di Pindah ke Tanah

Keterangan Gambar : Hendrar Prihadi, Walikota Semarang saat melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT Mora Telematika Indonesia, Jumat (31/02/2020) lalu. (foto: hms)


Semarangsekarang.com - Tak hanya memperbaiki semua fasilitas umum dan pelayanan publik, bukan hanya menggiatkan wisata di Kota Semarang. Namun Walikota Semarang, Hendrar Prihadi atau biasa disapa Hendi, bakal merapikan wajah kota dengan menghilangkan hamparan kabel-kabel yang mengganggu pemandangan langit Kota Semarang. 

Hal tersebut sejalan dengan program Kota Semarang yang bertekad bertransformasi merubah citra dari kota industri menjadi kota pariwisata. Setelah melakukan berbagai revitalisasi area wisata serta aksesbilitas perkotaan, kini Hendrar Prihadi selangkah lagi mewujudkan mimpinya membebaskan Kota Semarang dari kabel di udara.

Hendi sendiri mengakui jika tak mudah untuk merealisasikan rencananya memindahkan kabel yang menghalangi langit Ibu Kota Jawa Tengah ke bawah tanah. Pasalnya meskipun project tersebut terdapat dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Semarang di masa kepemimpinannya, namun baru ada titik terang saat ini.

Dirinya menceritakan jika sebenarnya rencananya untuk menata kabel-kabel di atas jalanan Kota Semarang tersebut telah digulirkan sejak tahun 2016. "Ada dalam RPJMD, kami mulai tahun 2016 dengan target segitiga emas, tapi gagal. Kemudian tahun 2017 kami upayakan lagi, juga belum berhasil. Alhamdulillah, hari ini kami akhirnya bisa memulai babak baru, dan semoga segera terwujud"," terangnya. "Ini bagian dari upaya Pemkot meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang telekomunikasi sekaligus menata infrastruktur kota menjadi lebih baik estetikanya, karena tidak ada kabel semrawut," ungkap Hendi, Jumat (31/01/2020) lalu..

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sendiri menggandeng PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) dalam membebaskan langit Kota Semarang dari kabel, melalui penerapan sistem ducting sepanjang lebih dari 500 kilometer di 362 ruas jalan. Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk investasi senilai Rp 617 miliar itu ditandantangi di Balai Kota Semarang, Jumat (31/1/2020).

Adapun dengan adanya pengerjaan sistem ducting itu nanti, akan ada pembongkaran trotoar yang masif, mengingat saluran kabel akan diletakkan di bawah tanah. Untuk pasca penandatangan MOU, Hendi selaku Wali Kota Semarang juga berharap masyarakat bisa memaklumi proses pembangunan yang dilakukan.

Di sisi lain, Hendi menegaskan jika setelah adanya saluran kabel bawah tanah di Kota Semarang, operator telekomunikasi diharapkan segera bersedia menurunkan kabelnya yang saat ini berada di atas. "Operator sangat saya apresiasi ketika mau legawa menurunkan kabelnya. Dan Kami akan upayakan juga koordinasi dengan PLN, PDAM, untuk bisa sekaligus melakukan penataan jaringan layanan masing-masing ke dalam ducting yang telah dibangun," tambahnya.

Estetika Infrastruktur

Sementara itu, Kepala KSO BPS Moratelindo, Resi Y Brahmani menuturkan jika hampir semua pembangunan infrastruktur kabel serat optik pada semua kota di Indonesia belum tertata dengan baik, sehingga menyebabkan kota tampak kusam dan mengurangi keindahan kota. Maka dari itu perlu sistem ducting dalam hal keberlanjutan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. "Dengan pelaksanaan proyek ini, yang diperkirakan selesai tahun 2021, dari sudut pandang desain jaringan dan estetika infrastruktur suatu kota akan mampu mempersiapkan Kota Semarang menuju smart city yang mendukung pembangunan ekonomi digital," katanya.

Tanggapan positif pun datang dari Kemendagri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri, Eko Subowo. DIrinya mengapresiasi Pemkot Semarang dalam menginisiasi kerjasama dengan pihak swasta. "Ini upaya inovatif. Dana yang dimiliki Pemkot sangat terbatas. Tidak bisa melayani masyarakat lebih cepat tanpa ada keterlibatan swasta," ujarnya. Ia lantas menyebutkan jika kerjasama pemerintah dan pihak swasta sudah ada payung hukum yakni PP 28 2018 tentang kerjasama daerah, sehingga diharapkan Kota Semarang bisa menjadi contoh bagi kota lain. (mnr/hms-SS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment