Pemantau Pemilu Mesti Klarifikasi Temuan
Tim pemantau diminta tak terpengaruh hoaks

By Redaksi SS 13 Apr 2019, 09:23:15 WIB Semarangan
Pemantau Pemilu Mesti Klarifikasi Temuan

Semarangsekarang.com – Tim Pemantau Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bentukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta tak terpengaruh berita hoaks saat bertugas. Kabar dan temuan yang ada di lapangan, mesti diklarifikasi kebenarannya.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sri Puryono pada rapat pengarahan persiapan tim pemantau Pemilu 2019 di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Jateng, Jumat (12/4/2019) siang. Dijelaskan, Pemprov Jateng membentuk tim pemantau Pemilu 2019, di mana setiap tim yang beranggotakan empat orang dari lintas SKPD tersebut, diterjunkan ke 35 kabupaten/ kota di Jateng. Tim pemantau berjumlah 140 orang itu diterjunkan ke lapangan mulai H-1 sampai H+1 pemungutan suara 17 April 2019.

“Jadi, tim pemantau Pemilu Pemprov Jateng ini mulai bertugas dari 16-18 April 2019. Tujuannya, untuk membantu tim desk Pemilu kabupaten/ kota dari persiapan, pelaksanaan, sampai ke penghitungan suara. Harapannya, Pemilu dapat berjalan damai, berkualitas dan juga bermartabat,” ungkapnya saat ditemui usai rapat pengarahan.

Sri Puryono menyampaikan, keberadaan tim pemantau Pemilu tersebut mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri pada video conference terkait persiapan menjelang Pilpres dan Pileg 2019, Rabu (10/4/2019) lalu. Pemprov Jateng dinilai sebagai satu-satunya Pemprov di Indonesia yang menerjunkan tim pemantau Pemilu 2019.

“Saat video conference lalu, Jateng diapresiasi oleh Dirjen Mendagri mengenai kesiapan Pemilu 2019. Karena satu-satunya provinsi pada saat Pemilu 17 April nanti yang menugaskan teman-teman SKPD untuk memantau di lapangan. Jadi tolong dibuktikan agar Pilpres Pileg di Jateng bisa berlangsung baik,” ujarnya.

Sri Puryono menambahkan, penyelenggaraan Pemilu kali ini berbeda dengan sebelumnya. Sebab, pada hari H nanti ada lima surat suara untuk pemilihan capres-cawapres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ kota. Pihaknya mengimbau kepada tim pemantau agar tidak mudah terpengaruh isu hoaks selama bertugas.

“Gawai saya minta diaktifkan 24 jam nonstop. Misal di kabupaten/ kota ada informasi kisruh, selama nggak ada perintah dari saya, berita itu nggak benar. Jadi, tidak usah di-like, di-share, tapi cukup diketahui saja,” pungkasnya. (Jtgpgoid/mnr-SS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment