Pengambil Kebijakan Harus Pahami Rambu Hukum

By Redaksi SS 26 Jan 2019, 15:01:39 WIB Semarangan
Pengambil Kebijakan Harus Pahami Rambu Hukum

Keterangan Gambar : Mendagri Tjahjo Kumolo di Semarang, Sabtu (26/1/2019). (dok: puspen)


Semarangsekarang.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta tanggapannya dengan terus melaporkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) memanggil Daerah, Hal ini dia ungkapkan pada saat di Semarang, Sabtu (26/1/2019).

 "Terkait hal yang menimpa kepala daerah dan pejabat daerah dalam hal ini OTT yang dilakukan KPK. Saya dapat meyakinkan dan prihatin selama 4 tahun sebagai Mendagri, Saya selalu mengingatkan hati-hati terkait area rawan anggaran yang menyimpang dari peraturan yang ada, jual beli jabatan, meminta wewenang dalam pelayanan perijinan dan lain-lain ", kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

Lebih lanjut, ia juga sampaikan sebagai Mendagri itu dia selalu yakin terkait setiap masalah yang ada di pemerintahan yang terkait sumber daya alam, infrastruktur, birokrasi, pendidikan, kesehatan, keuangan daerah, pemerintahan masyarakat, kepemimpinan Kepala Daerah dengan DPRD, perlunya selalu pedomani pakai Peraturan-undangan dan hukum yang berlaku.

"Masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait sumber daya alam, infrastruktur, birokrasi, pendidikan, kesehatan, hubungan kerja antar pemerintah, serta layanan publik, akan dapat diatasi dengan baik, jika digunakan mekanismenya sesuai dengan permintaan bantuan yang dapat digunakan dengan pelayanan satu pintu. Selain itu, menerapkan e-budgeting dan e-planning di semua bidang serta manajemen kontrol yang terbuka ", terang Mendagri Tjahjo Kumolo. 

Tjahjo Kumolo juga menegaskan kembali hal-hal tersebut, selalu diperbarui oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wapres Jusuf Kalla untuk jajaran Kemendagri dan pemerintah daerah dalam perundingan terkait, mendukung masyarakat terkait layanan masyarakat.

"Sebagai Mendagri atau kepala daerah harusnya tidak perlu mengambil kebijakan yang harus diikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui berbagai macam pelayanan masyarakat yang transparan", tuturnya.

Ia mengharapkan masalah OTT atau mempertanyakan hukum yang menimpa para pemangku kebijakan tidak terjadi lagi."Semoga kasus-kasus OTT, baik di jajaran Kemendagri dan pemerintah daerah harus sudah diakhiri, sudah cukup banyak melibatkan para pemangku kepentingan yang memerlukan masalah hukum", kata Tjahjo.

Tjahjo Kumolo juga mengutarakan sebagai Mendagri tidak mungkin meminta pejabat Kemendagri dan kepala daerah bersama jajarannya 24 jam penuh, "Kemendagri yakin semua pihak paham akan rambu-rambu hukum yang terkait dengan kebijakan publik. berlaku ", pungkas Mendagri Tjahjo Kumolo. (faf/rls-SS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment