Penundaan PON XX Papua Butuh Dasar Hukum

By Redaksi SS 12 Mei 2020, 20:13:10 WIB Olahraga
Penundaan PON XX Papua Butuh Dasar Hukum

Keterangan Gambar : Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih


Semarangsekarang.com (Parlemen) -  Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengingatkan, rencana  penundaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI Papua, mutlak harus menggunakan dasar hukum yang jelas. Pasalnya, wacana  penundaan tersebut melibatkan penggunaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD. 

“Pasti ada imbas terhadap anggaran terkait persiapan PON dan Peparnas di masing-masing daerah provinsi, karena menggunakan anggaran tahun berjalan 2020,” kata Fikri di Jakarta, Senin (11/05/2020). 

Fikri mengingatkan, penyesuaian anggaran di masing-masing APBD itu butuh landasan hukum.  Karena secara administrasi keuangan negara, penundaan ini butuh dasar hukum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk merelokasi APBD terkait PON dan Perparnas. Ini penting  agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Seperti  temuan BPK bagi menpora maupun dinas pora di daerah-daerah. 

Penetapan Papua sebagai pelaksana PON XX, kata Ketua DPW PKS Jawa Tengah,  adalah dengan SK Menpora No 0110 /2014. Maka pengunduran waktu sebaiknya juga dengan SK Menpora. 

Abdul Fikri Faqih menegaskan, PKS  konsisten menolak realokasi anggaran oleh Menteri Keuangan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/ MK.02 / 2020 tanggal 15 April 2020 Tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA. 2020.   Alasannya, karena landasan hukum SK Menteri dalam merubah UU APBN (dan realokasinya) tidak sesuai dengan tata urutan perundangan. 

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/ MK.02 / 2020 tanggal 15 April 2020 tersebut, anggaran Kemenpora dipotong sebesar Rp 564,8 miliar.   Padahal sebelumnya dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 (Perpres 54/2020) anggaran Kemenpora hanya dipotong Rp. 270,2 miliar.   

Sikap tersebut merupakan bentuk konsistensi fraksinya dalam menolak kebijakan pemerintah dalam realokasi APBN di masa pandemi Covid-19 yang dinilai tidak sesuai prosedur kepatutan hukum. Dan itu  berlaku disetiap anggaran mitra komisi yang dipotong dengan SK Menteri. 

Sebelumnya melalui rapat terbatas di istana akhir April lalu, Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan penundaan PON XX dan Peparnas XVI di Papua tepat satu tahun, atau hingga Oktober 2021. (mbd-SS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment