Renegoisasi Freeport Mendapat Apresiasi

By Redaksi SS 09 Okt 2018, 10:10:09 WIB Nasional
Renegoisasi Freeport Mendapat Apresiasi

Keterangan Gambar : Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah soal Freeport.


Semarangsekarang.com--Renegoisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada Freeport sebagai bentuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara menghormati investor asing. Masalah Freeport sendiri diakui merupakan masalah yang panjang sejak pembebasan Papua. Disebut tak mudah melakukan renegoisasi. 

Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, mengatakan Freeport adalah gunung-gunung yang digali dan sekarang menjadi kubangan besar. “Itu merupakan kekayaan kita”, ujarnya. . 

Dosen Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu bertanya di mana kesejahteraan yang dinikmati masyarakat dengan adanya sumber daya alam yang melimpah. Masyarakat di sekitarnya disebut hanya bisa mengambil emas di sungai dengan cara diayak. “Ada sesuatu yang salah sehingga perlu diperbaiki,” ungkapnya. Dirinya membandingkan dengan kekayaan minyak yang ada di Arab Saudi di mana dari minyak itu masing-masing penduduk mendapat uang sebesar Rp 5 juta.

Untuk itu alumni UIN Sunan Gunung Djati ini mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam soal Freeport. “Mengambil alih Freeport saat ini merupakan momentum yang terbaik. Jadi perlu diapresiasi,” tambahnya.

Ujang mengingatkan pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah, disebut misalnya Aceh, karena ketidakadilan pembagian sumber daya alam. Untuk itu dirinya berharap agar sumber daya alam yang ada dikelola dengan baik. Terkait Freeport dirinya mengatakan kesejahteraan masyarakat di sana harus meningkat. “Kalau masyarakat masih miskin maka proses demokrasi hanya berjalan prosedural,” ujar alumni Program S3 UI itu.

Pernyataan apresiasi kepada pemerintah yang sukses mengambilalih Freeport juga disampaikan oleh anggota MPR dari Fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir. Pengambilalihan Freeport tahun ini dipujinya. “Ngapain harus nunggu tahun 2021,” ujarnya. Langkah pemerintah disebut sebagai bentuk menegakan kedaulatan energi. “Hanya terjadi di era pemerintahan sekarang yang punya komitmen itu,” tuturnya. (mbd-SS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment