SKPD dan BUMD Jateng Diminta Cari Relawan

By Redaksi SS 05 Mar 2019, 14:33:54 WIB Semarangan
SKPD dan BUMD Jateng Diminta Cari Relawan

Keterangan Gambar : Kegiatan Gubernur Jawa Tengah Menyapa dengan tema Desa Binaan Tekan Kemiskinan, di Puri Gedeh, Selasa (5/3/2019). (dok: humas)


Semarangsekarang.com – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jateng mencari sukarelawan pendamping guna menjalankan progran pengentasan kemiskinan di desa binaan. Sehingga bisa meningkatkan kesadaran sekaligus memotivasi masyarakat untuk maju.

Ditambahkan, sinergi SKPD, BUMD, dan relawan memunculkan kepedulian, kesadaran bersama, inovasi, kreasi dan leadership. Selain itu, juga akan diperoleh cara mengasah kepedulian. Masing-masing pihak pun akan memiliki target sendiri.

“Koordinasi dengan pemkab/ pemkot menjadi gerakan pertama, untuk membaca data. Priorotas yg mau dikerjakan apa. Konsep ini juga bisa ditularkan, mulai dari taktik hingga strategi, agar juga makin menguatkan program pemerintah,” ujarnya di sela kegiatan Gubernur Menyapa dengan tema Desa Binaan Tekan Kemiskinan, di Puri Gedeh, Selasa (5/3/2019).

Menurut Ganjar, pada awal 2018, jumlah penduduk miskin di Jateng ada di angka 3,90 juta jiwa atau 11,32 persen tingkat kemiskinan. Dalam satu tahun terakhir, Pemprov Jateng pun telah berhasil mengentaskan 29,8 ribu orang dari zona merah kemiskinan.

Upaya menekan angka kemiskinan di Jateng memang terus dilakukan oleh Ganjar Pranowo dengan beragam cara dan strategi pada masa kepemimpinannya hingga 2023.

“Seluruh SKPD dan BUMD Pemprov kita arahkan untuk menggarap satu sektor di desa miskin agar pada 2023 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah hanya tersisa tujuh persen. Jika upaya menekan angka kemiskinan dilakukan SKPD, BUMD bersama-sama perusahaan yang ada dengan program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya, maka dapat dengan cepat ditekan,” katanya.

Ganjar menambahkan, dari 14 daerah yang masuk zona merah itu, ada 745 desa dengan beragam potensinya. Melalui dharma bakti, SKPD dan BUMD masuk ke desa sesuai dengan pengalaman untuk membina dan membangun sistem yang selama ini mungkin kurang sesuai. Misalnya, sebuah desa sering mengeluhkan infrastruktur yang sudah dibangun, tetapi sering rusak. SKPD dapat memberikan arahan jika kemungkinan dalam perencanaan tidak benar.

Kemudian, Dinas Sosial bisa membantu menyelesaikan masalah sosial di desa. Dinas Pendidikan menyelesaikan masalah anak putus sekolah di desa atau tidak tersentuh pendidikan. Sementara, Dinas Pariwisata memromosikan desa binaannya yang berpotensi menjadi desa wisata. Sehingga, menjadi energi baru di desa untuk berkembang dan maju.

“Tujuan akhirnya, masyarakat makin berdaya, mandiri, kesejahteraan meningkat, kemiskinan menurun dan munculnya leadership. Ini menjadi cara kita lebih dekat dengan rakyat,” tandasnya.

Menurutnya, SKPD dan BUMD yang memiliki pengalaman panjang, bisa menemukan banyak ide. Apalagi, melalui program itu, SKPD dan BUMD tidak harus membantu dengan dana, tetapi bisa mencarikan sponsor dari perusahaan-perusahaan dengan CSR-nya. Misalnya, satu perusahaan CSR-nya diarahkan untuk membina lima desa. (jtgpgoid/mnr-SS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment