Apa Kabar Raperda Pemajuan Kebudayaan


Oleh  Gunoto Saparie (Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah /DKJT)

Semarangsekarang.com,- Hari-hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Kebudayaan. Tentu saja raperda yang merupakan inisiatif dari Komisi E DPRD Jawa Tengah,   membidangi Kesejahteraan Rakyat itu patut mendapatkan dukungan dari kalangan seniman dan budayawan. Dalam hal ini, DPRD Jawa Tengah, khususnya Komisi E, perlu banyak melakukan diskusi dan kajian dengan berbagai pemangku kepentingan, agar mendapatkan masukan komperehensif mengenai peta kebudayaan di wilayah ini.

Akan tetapi, apa kabar raperda pemajuan kebudayaan itu? Sampai di manakah pembahasannya?

Kita tahu, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan sudah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Hal ini sekaligus menandai kebijakan legal formal untuk memajukan kebudayaan karena sebelumnya belum terdapat payung hukum yang memadai. Langkah strategis ini adalah upaya untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa Indonesia. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dapat menjadi momentum untuk melakukan perubahan paradigma pemajuan kebudayaan.

Pemajuan kebudayaan dilakukan melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Upaya pelindungan kebudayaan dapat dilakukan melalui kegiatan seperti identifikasi/pendataan dan penetapan jenis kebudayaan serta penyimpanan benda kebudayaan pada museum maupun kegiatan pelindungan lainnya. Sedangkan upaya pengembangan kebudayaan dilaksanakan melalui kegiatan penelitian, penyebarluasan, penciptaan budaya baru, penyerapan budaya daerah atau negara lain serta kerja sama kebudayaan dengan berbagai pihak lain.

Sementara upaya pemanfaatan kebudayaan dilakukan melalui berbagai kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat serta pihak swasta. Pemanfaatan kebudayaan ditujukan agar kebudayaan tetap hidup dan mewarnai kehidupan masyarakat. Pemerintah dan badan usaha harus berkontribusi secara nyata untuk mendukung pemajuan kebudayaan seperti penggunaan produk kebudayaan dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai-nilai kebudayaan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan upaya pembinaan kebudayaan dilakukan melalui pemberian bantuan, fasilitasi kegiatan, pendidikan, penyediaan pusat kebudayaan, pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan fasilitasi pendaftaran hak cipta atau paten produk kebudayaan.

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017). Hukum berkaitan dengan kebudayaan dan hukum itu sendiri adalah merupakan produk dari kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan merupakan suatu karya intelektual, sebagai suatu karya intelektual maka ia perlu ditata, dipelihara dan diselamatkan atau dengan perkataan lain perlu mendapatkan pelindungan.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaa Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah perbedaan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar amanat ini, Negara wajib berperan aktif dalam menjalankan agenda pemajuan kebudayaan nasional. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagai langkah strategis pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal dalam membangun masa depan dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Bukankah kebudayaan Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang harus dilestarikan guna mengukuhkan jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa?

Kebudayaan daerah di Jawa Tengah merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus sebagai aset nasional di mana memiliki sejumlah nilai dan norma sosial budaya yarg melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Mengingat kebudayaan daerah di Jawa Tengah termasuk di dalamnya adat istiadat, falsafah hidup, sejarah, peristiwa sejarah, sejarah lokal dan sejarah daerah serta benda-benda yang bernilai budaya merupakan kebanggaan daerah yang mencerminkan jati diri masyarakat, perlu dilakukan serangkaian upaya-upaya dalam rangka memelihara, melestarikan, melindungi, membina, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan daerah di Jawa Tengah.  

Strategi kebudayaan merupakan dokumen yang berisi arah pemajuan kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi dan kondisi kebudaya Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional. Oleh karena itu, terlebih dahulu disusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilakukan oleh tiap-tiap daerah. PPKD meliputi: identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan di daerah; identifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di daerah; identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di daerah; identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayan; dan Analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di daerah.

Pemajuan kebudayaan nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas pemajuan kebudayaan nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mmewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Sekali lagi, apa kabar Perda Pemajuan Kebudayaan Jawa Tengah? Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD setempat memastikan pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)—tentu saja termasuk Raperda Pemajuan Kebudayaan–tetap berjalan dengan baik, meskipun memasuki tahun politik. Pembahasan Raperda, karena menjadi kewajiban bersama antara DPRD dan eksekutif, menjadi prioritas utama untuk diselesaikan, apalagi Raperda yang sifatnya luncuran (Raperda yang masuk ke dalam program di tahun sebelumnya, namun pembahasannya belum selesai, sehingga dilanjutkan di tahun berikutnya).

Meskipun demikian, ada yang masih mengganjal di hati seniman dan budayawan Jawa Tengah. Hal ini karena eksekutif dan legislatif terkesan kurang membuka ruang partsipasi bermakna dalam proses pembahasan Raperda Pemajuan Kebudayaan tersebut. Misalnya dengan menyebarluaskan Raperda Pemajuan Kebudayaan untuk mendapatkan masukan, pendapat, dan saran dari masyarakat. Pelibatan publik secara bermakna harus mendapatkan perhatian serius. Hal ini karena pelibatan publik dalam upaya memajukan kebudayaan juga menjadi mandat Undang-undang Pemajuan Kebudayaan sebagai bagian dari strategi pemajuan kebudayaan. Pasal 44, poin H, I, dan J Undang Undang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan pemerintah daerah bertugas: membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa pemerintah perlu memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Partisipasi ini dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat: hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).  

Sedangkan Pasal 96 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebut masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring atau luring. Masyarakat merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi rancangan peraturan perundang-undangan.

Bahkan pasca-putusan MK, terbit Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada 16 Juni 2022. Undang-undang ini memperjelas “asas keterbukaan” yang bermakna pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

 

 

 

Berita Terkait

Top