Saat Perselisihan Hubungan Industrial (HI) Terjadi


Oleh : M. Issamsudin *)

Semarangsekarang.com – Mewujudkan hubungan industrial (HI) yang harmonis, berdaya dan berhasil guna tidaklah mudah. Apalagi saat HI antara pemberi kerja dan pekerja adakalanya dihadapkan pada keadaan yang tidak diinginkan serta berimbas pada ketidakharmonisan dalam HI.
Ketidakharmonisan HI bisa berawal dari adanya pekerjaan namun tanpa jaminan kelanjutan kerja. Sebut saja dengan sengaja ;

  • ¬†Memberi pekerjaan namun tidak sesuai yang ditawarkan atau dilamar pekerja,
  • Tidak segera mengangkat pekerja sebagai pegawai tetap saat seharusnya pegawai tersebut diangkat sebagai pegawai tetap,
  • Soal upah yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku, tidak pula diberi upah lembur yang sesuai aturan, hingga melanggar hak-hak pekerja dalam berbagai macam bentuk dan variasinya.

Adanya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, lebih mungkin berdampak pada kinerja diri pekerja dan perusahaan menjadi terganggu. Bahkan bisa tidak berdaya dan berhasil guan saat perselisihan yang ada melebar, berlanjut dan bahkan membesar serta menjadi tidak mudah penyelesaiannya. Itu sebabnya, keharmonisan HI harus diupayakan bersama untuk keterwujudannya.

Upaya itu harus terus dilakukan sejak awal agar berdaya dan berhasil guna yang memberi manfaat bagi perusahaan serta pekerja berikut keluarga maupun lingkungan perusahaan berada. Jangan berhenti. Saat muncul perselisihanpun, harus diupayakan penyelesaian terbaiknya sesuai aturan yang berlaku. Jangan dibiarkan tidak ditagani segera, apalagi sampai berlarut-larut dan membesar dengan imbas yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak atau semua pihak.

Upaya penyelesaian perslisihan HI haruslah sesuai aturan yang berlaku. Gunakan jalur perundingan para pihak dengan niat menyelesaikan perselisihan yang ada. Bukan menambah atau membiarkannya. Harus selalu diingat, dampak dari perselisihan yang tidak segera diselesaikan, sangatah buruk bagi para pihak. Apalagi kalau sampai berlanjut pada tindakan yang berunsur melawan hukum saat salah satu pihak atau para pihak, tidak dapat mengendalikan diri sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pemberi kerja dan pekerja harus sama-sama memahami arti penting perundingan yang tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan. Jangan ada yang tidak hadir atau bahkan mau hadir dalam perundingan. Apalagi sampai beberapa kali tidak hadir dengan alasan yang menga-ada dan bahkan cenderung berunsur melecehkan arti perundingan dengan berbagai kemasan atau variasinya.

Ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak dalam suatu perundingan merupakan hak, sebatas ada alasan yang dapat diterima, haruslah dimaklumi. Misalnya karena jadwal yang ditentukan, berbenturan dengan kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, atau karena alasan yang masuk akal lainnya.

Untuk itu harus dirumuskan bersama jadwal untuk perundingan dan dibahas pula apabila ada yang tidak dapat hadir dalam perundingan. Yang penting para pihak menyepakati. Jangan sampai ketidakhadiran salah satu atau kedua belah pihak menjadi penghambat terjadinya perundingan.

Terlebih saat kehadiran harus diartikan sebagai sarana mendukung terwujudnya perundingan demi tercapainya kesepakatan.
Mendasarkan pada realitas itulah, perundingan para pihak sebagai wujud upaya bersama menyelesaikan perselisihan, harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Soal siapa yang akan berunding, harus sesuai kapasitasnya dan dapat memberi keputusan agar perundingan tidak tertunda lantaran yang hadir dalam perundingan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Yang terpenting dalam perundingan adalah, jangan pernah mengabaikan undangan untuk perundingan. Perundingan Bipatrit dan Tripatrit semua sama pentingnya. Semua merupakan sarana berunding yang tujuannya adalah mencari jalan keluar terbaik terkait perselisihan hubungan industrial yang ada. Soal apa pun hasilnya, semua harus menghormati proses dan putusan yang ada.

Bila dalam perundingan belum ada kesepakatan, bisa ditempuh jalur sesuai aturan yang berlaku. Sangat diharapkan semua perselisihan HI bisa selesai di tingkat Bipatrit. Saat perundingan Bipartit belum atau tidak ada kesepakatan, bisa dilanjut dengan mengajukan permohonan dicatatkan untuk dilakukan perundingan Tripartit melalui instansi pemerintah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Permohonan harus dilengkapi bukti telah dilakukan perundingan Bipartit, seperti bukti risalah perundingan Bipatrit. Kalau perundingan tidak ada karena pihak pemberi kerja tidak mau memenuhi permohonan diadakannya perundingan, pekerja bisa melampirkan bukti permohonan dilakukannya perundingan Bipartit.

Saat perundingan Tripatrit pun jangan ada yang abai terhadap Undangan yang ada. Para pihak bisa dikuasakan untuk perundingannya dengan disertai surat kuasa yang sah dan semua tahapan harus ditempuh dengan iktikad baik bersama. Sejak Klarifikasi dan Mediasi, harus diusahakan untuk hadir semua agar para pihak dapat menyampaikan keterangan dan argumentasi sesuai yang sebenarnya.

Itu sebabnya, kalau berunding di tingkat Tripatrit, sudah seharusnya semua menggunakan prinsip, berunding semaksimal mungkin. Bila belum ada kesepakatan, adalah kewajiban instansi penyelenggara perundingan Tripatrit untuk memberikan Anjuran untuk dilaksanakan para pihak.
Para pihak diberi batas waktu untuk menanggapi dan setelah itu dikeluarkan Risalah atas perundingan Tripartit yang dibuat oleh Mediator yang menangani. Risalah atas perundingan Tripatrit sangat penting.

Setidaknya harus ada guna melengkapi persyaratan untuk dapat diajukannya permohonan penyelesaian perselisihan HI ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Meski perundingan Tripatrit tidak bersifat final dan mengikat, namun perundingan itu harus dimaknai sebagai wujud hadirnya pemerintah membantu menyelesaikan perselisihan HI. Setidaknya agar aturan dapat ditegakkan dan dijadikan sarana untuk berusaha maksimal mencegah terjadinya perselisihan HI di masa-masa yang akan datang. (SS)

M Issamsudin Mediator HI Kota Semarang*) Alamat Kantor: Disnaker Kota Semarang – Jl. Ki Mangunsarkoro 21 Semarang

Berita Terkait

Top