Alokasi Pupuk Jateng Meningkat 23,46 Persen

By Redaksi SS 28 Jan 2021, 14:31:25 WIB Ragam
Alokasi Pupuk Jateng Meningkat 23,46 Persen

Keterangan Gambar : Kasi Pupuk Ir Asil Tri Yuniati dan Kabid Prasarana dan Sarana, Ir.Tri Susilarjo, MM dalam Pertemuan Evaluasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) APBN TA 2020. (foto: istimewa)


Semarangsekarang.com - Kepala Seksi Pupuk dan Pembiayaan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Asil Tri Yuniati, mengatakan alokasi pupuk untuk Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 18,48 persen pada 2020 menjadi 23,46 persen pada tahun ini. Bantuan tersebut setara dengan 1.985.665 Ton yang terdiri dari 767.411 Ton  pupuk urea, 106.648 Ton  pupuk SP36, 161.106 Ton  pupuk ZA, 428,335 Ton  pupuk NPK, 149.190 Ton  pupuk Organik Granul, dan 372.975 Ton jenis pupuk Organik Cair.

"Tetapi kalau dibandingkan dari alokasi 2020, naik cukup tinggi jadi sekitar 23,46 persen, dengan mengalami kenaikan HET (Harga Eceran Tertinggi). Kenaikan terjadi di empat jenis pupuk, kecuali Jenis NPK," katanya. 

Sementara itu, HET pupuk subsidi 2021 mengalami kenaikan dibanding 2020. Selain urea yang naik Rp450 per kilogram menjadi Rp 2.250 per kilogram, tiga jenis pupuk lainnya mengalami hal serupa. SP-36 dari semula Rp2.000 menjadi Rp 2.400, ZA dari Rp 1.400 menjadi Rp 1.700, pupuk organik dari Rp500 menjadi Rp 800. Sedangkan harga NPK masih sama yakni Rp 2.300 per kilogram.

Meski demikian, masih terdapat kendala  pendistribusian pupuk bersubsidi seperti penggunaan Kartu Tani di provinsi Jawa Tengah yang masih minim. Pasalnya dari 90 persen lebih kartu yang dibagikan ke petani, baru terpakai 50 persen. 

"Kartu tani ini belum 100 persen dimanfaatkan. Dari kartu tani yang sudah dibagi 93 persen, pemakaian di Jawa Tengah sekitar 50 persen. Jadi di bank BRI, setiap bulan kita bisa memantau berapa pemakaian kartu tani," ungkap Tri Yuniati kepada media di Jakarta, Rabu (27/01/2021) kemarin.

Padahal, lanjut Tri Yuniati, sosialisasi terkait kartu tani ke petani sudah maksimal dan alokasi yang ditetapkan sesuai usulan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok). 

"Sebenarnya yang namanya RDKK itu dari dulu secara regulasi sudah ada. Apakah pemerintah pusat menyediakan alokasi tentu dasarnya dari RDKK, dengan Permentan no 67 tahun 2016 tentang kelembagaan petani. Hanya saja karena kemajuan teknologi sekarang diinput melalui e-RDKK. Kalau masalah sosialisasi tentunya sudah dari dulu," tegasnya. (dani s-SS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment