Genangan Rob Pemukiman Pesisir Belum Tertangani
KNTI Minta Perhatian Pemerintah

By Redaksi SS 15 Des 2021, 09:51:40 WIB Semarangan
Genangan Rob Pemukiman Pesisir Belum Tertangani

Keterangan Gambar : Warga nelayan Tambaklorok dan daerah pesisir lainnya beberapa titik sampai saat ini masih tergenang air rob. (foto: subagyo/SS)


Semarangsekarang.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyampaikan perhatian kepada pemerintah pada sektor pesisir dirasa kurang serius, contohnya pada mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, alokasi anggaran masih kalah jauh dengan sektor sektor lainnya. 

Padahal masyarakat pesisir adalah yang paling rentan terdampak perubahan iklim atau krisis iklim seperti halnya, lebih kurang dua tahun belakang banjir rob tidak pernah berhenti menggenangi pemukiman-pemukiman pesisir. Bahkan genangan air rob tingginya bisa sampai selutut orang dewasa.

Ketua DPD KNTI Kota Semarang Slamet Ari Nugroho meminta pemerintah serius dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim pada sektor pesisir juga mengalokasikan anggaran untuk menanganinya.

Kemudian yang kedua, kata Ari, dalam segi pelayanan publik tentang kelengkapan administrasi surat-surat kenelayanan, KNTI meminta kemudahan akses pembuatan Pas Kecil, Surat Izin Berlayar, rekomendasi BBM Bersubsidi dan adanya gerai-gerai layanan dibasis-basis nelayan.

Tujuannya agar mempermudah nelayan dalam mengurus surat-urat kenelayanan, memastikan juga prasarana dan sarana penunjang bagi nelayan sudah tersedia sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Nelayan no 7 Tahuh 2016 .

"Jika hal hal itu semua dipermudah oleh pemerintah maka, angka kemiskinan disektor pesisir bisa ditekan. Contoh dalam perubahan iklim setiap tiga tahun masyarakat selalu mengeluarkan uang lebih untuk meninggikan rumahnya dan jalan karena sering dilanda rob," tandas Ari, Rabu (15/12/2021)

Dikatakan Ari, biasanya masyarakat nelayan untuk meninggikan lantai katena tergenang rob, nelayan mencari pinjaman, dan ini terjadi berulang ulang, karena air rob juga terus mengikuti dan menggenang di perkampungan nelayan.

Sedangkan dalam mendapatkan bahan bakar untuk melaut, nelayan masih kesulitan padahal bekal 60-70% nya itu BBM, jika tidak dapat BBM nelayan ya tidak bisa melaut mencari ikan, alias tidak ada pemasukan bagi nelayan alhasil pengeluaran tak bisa dihentikan  sementara pemasukan nihil. 

Tertib pajak

Menurut Ari, masyarakat sudah melaksanakan kewajibannya dengan tertib membayar pajak administrasi, tentunya Pemerintah juga harus memberikan hak masyarakat dengan melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan yang maksimal .

"Semoga Bappeda Jawa Tengah bisa segera melakukan langkah-langkah kongkrit dalam menyikapinya. Minimal ada rencana jangka pendek agar masyarakat pesisir ini tidak merasa di marginkan," kata Ari dengan penuh berharap.

''Nelayan Sejahtera Indonesia Makmur,'' tandas Ari lagi. (subagyo-SS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment