Kakanwil Kemenkumham Lantik 41 Pejabat UPT

By Redaksi SS 03 Des 2021, 08:17:55 WIB Ragam
Kakanwil Kemenkumham Lantik 41 Pejabat UPT

Keterangan Gambar : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin (kanan) saat melantik pejabat  Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, Kamis (02/12/2021). (foto: humas)


Semarangsekarang.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin melantik dan mengambil sumpah 41 orang pejabat  Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang ada di wilayah Jawa Tengah,  19 orang di antaranya duduk sebagai  Kepala UPT.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di aula Kantor Wilayah, Kamis (02/12/2021), dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada kesempatan, itu Kakanwil Kemenkumham Jateng juga melantik 2 pegawai yang beralih status menjadi Kurator Keperdataan di Balai Harta Peninggalan Semarang.

Dalam sambutannya, Kakanwil  mengingatkan fungsi seorang Aparatur Sipil Negara. "Anda semua adalah ASN. ASN itu fungsinya tidak banyak, fungsinya 3 saja. Satu pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa," ujarnya mengingatkan.

Kalau ada kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, kata Kakanwil ASN harus paling depan untuk melaksanakannya. Suka tidak suka, senang tidak senang harus dilaksanakan. 

"Anda adalah pelayan. Jadi anda bukan bos. Walaupun dipakaikan pangkat ini, tapi anda jabatannya adalah pelayan. Walaupun pangkatnya banyak, bintangnya ada, itu bukan bos tetapi tetap menjadi pelayan," tegasnya.

Bicara teknis, Yuspahruddin juga mengingatkan tentang hakikat petugas Pemasyarakatan yang memiliki 3 tugas utama, yaitu pengamanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan.

"Dan paling penting adalah keamanan. Kita diperintahkan oleh Undang-undang untuk menjaga keamanan. Harus menjaga kondisi Lapas dan Rutan dengan baik. Oleh karena itu saya menganggap penting, bahwa pengamanan itu penting," katanya lugas.

Yuspahruddin juga meminta seluruh Lapas dan Rutan di Jawa Tengah bersih dari keberadaan handphone ilegal. Dan itu adalah peraturan yaang tidak boleh adil anggaran. (m budiono-SS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment