Kepmen KP Nomor 85, Beratkan Buruh Nelayan
Minta Menteri untuk merevisi

By Redaksi SS 03 Nov 2021, 18:18:05 WIB Nasional
Kepmen KP Nomor 85, Beratkan Buruh Nelayan

Keterangan Gambar : Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Semarang Saiful Hakim. Dampak Kepmen KP Nomor 85 Tahun 2021 sudah dirasakan sejak Agustus 2021. (foto: dok istimewa)


Semarangsekarang.com - Buruh nelayan Kota Semarang berharap kepada Presiden RI Joko Widodo untuk mencabut PP Nomor 85 tahun 2021, dan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk merevisi Kepmen KP Nomor 85 Tahun 2021.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Semarang Saiful Hakim kepada Semarangsekarang.com, Rabu (03/11/2021) mengatakan PP dan Kepmen tersebut, memang tidak langsung ditujukan ke para buruh nelayan. Tetapi, dampaknya menembak nasib buruh nelayan dan kawan-kawan,” kata Saiful Hakim.

Kenapa PP dan Kepmen menembak buruh nelayan. Disebutkannya, sejak diberlakukannya aturan tersebut, ada kenaikan besaran PNBP dan PHP, itu yang menjadi kewajiban para pengusaha perikanan tangkap.

Dalam PP dan Kepmen tersebut, kenaikan yang ditetapkan mencapai 150 hingga 400 persen. Para pengusaha keberatan sehingga tidak mampu memperpanjang izin melaut kapal tangkap ikan. 

“Jika pengusaha kapal tangkap sudah keberatan dan tidak mampu memperpanjang izin melaut kapal. Secara otomatis itu berdampak kepada nelayan sebagai buruh nelayan. Tidak ada kapal melaut, nelayan tidak bisa kerja, jadi pengangguran. Lalu bagaimana nasib keluarga, biaya sekolah anak dan lain-lainnya yang selama ini nelayan dapatkan dari hasil menjadi buruh nelayan,” tandasnya.

Menurut Saiful Hakim, sejak diberlakukannya pada Agustus 2021, dampaknya mulai dirasakan para buruh nelayan. Pasalnya, sejumlah pengusaha perikanan tangkap, izin melaut kapalnya sudah harus membayar sesuai aturan baru. 

“Nelayan sudah dapat kabar dari para pengusaha perikanan tangkap, jika pada Oktober dan November ini banyak kapal yang izin melaut sudah mati. Tapi karena kenaikan yang diatur dalam PP dan Kepmen, pengusaha keberatan dan tidak mampu memperpanjang izin melaut kapal sehingga diantaranya tidak akan mengoperasikan kapal mereka. Jadi nasib kami sebagai buruh nelayan benar-benar ditembak oleh PP dan Kepmen,” tandasnya.

Dampak inilah yang harus segera disikapi pemerintah pusat, lantaran untuk bulan-bulan berikutnya terutama pada Januari dan Februari 2022, akan semakin banyak kapal tidak akan diperpanjang izin melaut karena para pelaku usaha perikanan tidak mampu membayar yang disebabkan PP dan Kepmen. 

“Nelayan memohon kepada Pak Jokowi peduli dengan nasib buruh nelayan, cabut PP itu, kepada Pak Menteri Kelautan dan Perikanan juga harus merubah Kepmen. Tujuannya agar nelayan tidak menjadi pengangguran,” katanya. 

HNSI Kota Semarang mendapatkan keluhan dan aspirasi dari sejumlah buruh nelayan yang ada di Kota Semarang. Dimana pada Oktober dan Nopember 2021, mereka terancam menjadi pengangguran.


Dikatakan, HNSI terus mendapatkan keluhan dari para buruh nelayan, mereka menyatakan nasib buruk nelayan dengan diberlakukannya PP Nomor 85 Tahun 2021 dan Kepmen KP Nomor 86 dan 87.  “Buruh nelayan, termasuk Tekong dan ABK, yang jumlahnya ratusan orang pada Oktober dan November terancam menjadi pengangguran,” kata Saiful Hakim.

HNSI Kota Semarang, lantas melakukan pendataan terhadap izin kapal yang izin melautnya mati pada Oktober dan November 2021, guna mengetahui kondisi dampak dari kebijakan pusat tersebut. “Kami di HNSI langsung mendata jumlah kapal yang izin melautnya sudah mati. Ini untuk memperoleh data terkait jumlah buruh nelayan yang terancam PP dan Kepmen,” katanya.

Disampaikan Saiful Hakim, para pemilik kapal bukan tidak mau tapi tidak mampu membayar lantaran besaran pajak izin melaut kapal yang diatur dalam PP dan Kepmen karena besaran kenaikan berkisar 150 hingga 400 persen. Otomatis para pemilik kapal tidak memperpanjang izin kapal. 

“Pada Oktober dan November, ada belasan kapal, dan akan semakin banyak lagi pada bulan berikutnya. Kalau tak mampu memperpanjang izin, otomatis nasib buruh nelayan yang merupakan Warga Negara Indonesia, terancam menjadi pengangguran,” tandas Saiful Hakim dengan nada prihatin. (subagyo-SS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment