LKBH Tandatangani MoU dengan PN Jepara
Bantuan hukum bagi masyarakat tak mampu

By Redaksi SS 20 Feb 2021, 19:02:12 WIB Dari Daerah
LKBH Tandatangani MoU dengan PN Jepara

Keterangan Gambar : Muhammad Yusuf Ketua LKBH Jepara tandatangani naskah kerjasama dengan Ketua Pengadilan (PN) Jepara, Danardono, Jumat (19/02/2021). (foto: istimewa)


Semarangsekarang.com (Jepara) - Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Posbakum LKBH Jepara dengan Pengadilan Negeri (PN) Jepara, kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara. Jum’at (19/02/2021).

Kegiatan ini dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Jepara Danardono SH, Komandan Kodim 0719/jepara, Letkol Arh Tri Yudhi Herlambang SE MPol, Asisten I Setda Jepara Drs Dwi Riyanto MM, Kasi Pidum Kejari Jepara Ditta Ardian SH, Kasat Reskrim Polres Jepara AKP DJohan Andika SE SIK, Ketua DPRD Jepara Haizul Ma'arif SH, Ketua LKBH Jepara Muhammad Yusuf SH MH beserta tim dan beberapa undangan lainnya

Hal ini guna menindaklanjuti Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Di Muka Hukum. Serta mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung  No. 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tak-Mampu BN 59-2014, MAHKAMAH AGUNG, angka (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

“Untuk  menindaklanjuti hal tersebut kami bekerjasama dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Jepara yang berhadapan langsung dengan hukum,'' kata Danardono.

Lebih lanjut, Posbakum ini bertujuan untuk memberikan layanan bagi para pencari keadilan di Pengadilan dengan biaya gratis. 

“Dengan hal tersebut kita wajib memberikan apresiasi kepada LKBH Jepara yang bersedia memberikan pendampingan dengan biaya gratis bagi masyarakat miskin untuk mencari keadilan maupun masyarakat yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan Posbakum melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Jepara untuk mencari keadilan bisa terlayani dengan baik,'' tuturnya.

Sementara, Asisten I Setda Jepara Drs. Dwi Riyanto, MM juga menyampaikan Pemberian bantuan hukum merupakan upaya akses keadilan sebagai wujud implementasi Negara hukum yang melindungi, mengakui dan menjamin hak asasi warga masyarakat akan keadilan (access to justice) kesamaan dihadapan hukum (equality before the law).

“Melalui Posbakum di Pengadilan Negeri Jepara ini, tentu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat kurang mampu secara gratis,'' ungkap Asisten I Setda Jepara itu. (boedi-SS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment