Pembanguan Pasar Bangsri Disorot Yayasan Buser Indonesia
Audiensi Yayasan Buser Indonesia DPD Jepara dengan komisi D DPRD Kabupaten Jepara di ruang audiensi DPRD Tamansari Jepara, Rabu (22/05/2024). foto : wahyu
Semarangsekarang.com (Jepara),-. Yayasan Buser Indonesia DPD Jepara menilai proses pembangunan Pasar Bangsri Jepara, memasuki tahap mengkhawatirkan. Pembangunan pasar yang menggunakan anggaran tahun 2018 sampai tahun 2023 senilai 64 Milyar lebih, itu masih belum rampung dan memerlukan tambahan dari APBD Kabupaten Jepara.
Selain keterlambatan, dalam proses pembangunan, patut diduga ada kejanggalan konstruksi dan berpotensi membahayakan masyarakat ketika ditempati. Hal itu dikuatkan dengan sejumlah bukti berupa foto-foto yang diambil selama berlangsungnya pembangunan Pasar Bangsri.
Pendapat tersebut mengemuka pada audiensi Yayasan Buser Indonesia DPD Jepara dengan anggota komisi D dan SKPD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) terkait. Acara tersebut berlangsung di ruang audiensi DPRD Tamansari Jepara, Rabu (22/05/2024). Ikut hadir pada audiensi tersebut, Dinas PUPR Bidang Cipta Karya, Bagian Pembangunan serta Bappeda. Rapat dengar pendapat dipimpin Ahmad Faozi dari fraksi partai Golkar.
Pada audiensi tersebut Hariyanto, salah satu anggota Yayasan Buser Indonesia, menyentil fungsi pengawasan DPRD. Menurutnya pengawasan DPRD terhadap proses Pembangunan Pasar Bangsri belum maksimal. Khususnya terkait penganggaran proyek Pembangunan Pasar Bangsri Tahun Anggaran 2019 dan anggaran pada tahun 2023 yang disahkan pada tahun 2022.
“Pengawasan dari Dewan dan Dinas terkait pembangunan Pasar Bangsri tidak maksimal sehingga pekerjaan konstruksi tahun 2019 diduga terjadi kesalahan konstruksi dari bawah ke bagian atap. Akibatnya pada tahun 2023 ada pekerjaan pelapisan atap yang menghamburkan uang negara,” ungkapnya.
Seharusnya, kata Hariyanto ketika ditemukan pekerjaan (tahun anggaran 2019) yang tidak sesuai, dilakukan pembenahan dari awal. Karena akar permasalahan pembangunan pasar Bangsri adalah dari konstruksi awal. Untuk itu perencanaan, pelaksana proyek dan pengawas harus bertanggung jawab.
“Tahun 2019 nilai proyek mencapai 24 milyar, seharusnya ada “garansi”. Ternyata, kontruksinya tidak benar, atap banyak bocor dan mudah jatuh, itu sangat berbahaya bagi pengunjung pasar. Jangan main-main dengan keselamatan nyawa manusia. Ini pasar nantinya akan digunakan untuk aktifitas warga masyarakat. Jangan asal jadi,” tegasnya.
Menjawab kekhawatiran tersebut, Kabid Cipta Karya Hanief Kurniawan mengatakan bahwa bahan atap yang digunakan pada tahun 2019 berbahan polyester. Bahan tersebut digunakan karena dianggap mampu meredam suara ketika hujan.
“Pada tahun 2018 sudah memakai bahan polyester yang mampu menahan panas matahari dan meredam suara hujan. Sehingga dilanjutkan pada tahun 2019. Sedangkan untuk pekerjaan pelapisan atap, sudah berkoordinasi dengan BPK dan dinyatakan dapat dilaksanakan,” ungkap Hanief.
Rapat diakhiri dengan permintaan dari pihak Yayasan Buser Indonesia agar dilakukan kajian teknis lebih lanjut dengan mendatangkan ahli dari akademisi yang independen. Untuk mengkaji pembangunan pasar Bangsri.(Boedi/ss)
