Wakil Ketua DPRD, Pratikno Sidak ke Eks TPA Gemulung Jepara


Dari kiri: Wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno, Dedy Sugiyanto dan Aditya. (foto: boedi/SS)

Semarangsekarang.com (Jepara) – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) desa Gemulung, pada April 2020 telah resmi ditutup oleh pemkab Jepara. Penutupan TPA tsaat itu sempat terjadi kontroversi, karena pihak DPRD tidak menyetujui. TPA pun sempat di buka kembali oleh DPRD karena adanya aspirasi masyarakat dari daerah Jepara bagian selatan yang merasa terlalu jauh, jika membuang sampah ke TPA Bandengan. Sampai sekarang warga Jepara bagian selatan masih mengeluhkan hal tersebut. Hal tersebut seperti disampaikan Pratikno, Wakil Ketua DPRD dari partai Nasdem ketika saat sidak di eks TPA Gemulung, Jumat (18/03/2022) lalu

Sidak Pratikno kali ini untuk menyerap aspirasi serta melihat kondisi di lapangan. Kondisi TPA Gemulung pada saat ini, dan tumpukan sampah di lokasi sudah ditutup dengan tanah dan sudah ditumbuhi rumput dan tanaman perdu.

Wakil Ketua DPRD ini juga menjelaskan bahwa penutupan TPA tersebut juga ada beberapa anggota DPRD beranggapan ada dugaan kepentingan dari pabrik besar yang bersebelahan dengan TPA tersebut.

Menurut Pratikno, pihaknya pernah bertemu dengan salah seorang dari managerial pabrik, pada saat audiensi di Taman Sari (DPRD). Pihak pabrik siap membayar lahan untuk mengganti TPA Gemulung., “Jadi sebenarnya pihak pabrik baik dan bertanggung jawab untuk kepentingan pabrik dan kepentingan umum di lingkungan pabrik”, jelasnya lagi.

Sementara itu ketika sidak, jalan menuju ke arah TPA Gemulung yang notabene ke arah belakang pabrik sedang dalam perbaikan dan pelebaran. Menurut informasi biayanya dar CSR (Corporate Social Responsibility) pabrik tersebut. Hal ini seperti diungkapkan petinggi/kepala desa Gemulung, Santoso.

“Sudah enam tahun kami mengajukan dana ke pabrik untuk perbaikan jalan ini. Supaya bisa lebih baik untuk akses warga dan karyawan pabrik. Ini sudah ada perdesnya,” jelas Santoso..

Jalan desa

Sementara itu menurut Aripin, Kamituwo Desa Gemulung, menjelaskan jalan yang sedang dibangun, dahulu adalah jalan setapak dan saluran air yang kemudian berubah jadi jalan dan selanjutnya digunakan sebagai akses ke TPA. Jalan tersebut adalah milik desa karena digunakan untuk akses ke TPA (sebelum ditutup), maka dimintakan konpensasi kepada Pemkab Jepara yang kemudian dilebarkan masing-masing satu di sebelah kanan kiri jalan.

Pada saat ini jalan tersebut sedang dibangun menggunakan dana CSR dengan lebar enam meter.
Legalitasnya sudah diajukan ke pemkab Jepara akan tetapi belum mendapat tanggapan. Jika jalan tersebut sampai diakui pemkab Jepara dan bersertifikat maka pihak desa akan memPTUNkan kata Aripin. “Jika sampai terjadi, jalan ini bersertifikat pemkab. Kami akan memPTUNkan”, kata Aripin yang juga disetujui petinggi Santoso.

“Akan tetapi legalitas jalan ini harus tetap diurus dan diluruskan secara hukumnya. Serta diperjelas kepentingan warga dan pabrik. Agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari,” pungkas Pratikno.

Pada saat Pratikno sidak diikuti beberapa awak media, aktifis lingkungan hidup Aditya dari KAWALI, pemerhati lingkungan serta budayawan Jepara Ir Mujiono serta pengusaha Ir Dedy Sugiyanto. (boediSS)

Berita Terkait

Top