Suplier Produk Perikanan di Jateng Perlu Sertifikasi CPIB


Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi CPIB untuk yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Balai KIPM Semarang yang diikuti suplier produk perikanan di Jawa Tengah. (foto; istimewa)

  • Kementerian Kelautan dan Perikanan

Semarangsekarang.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Balai KIPM Semarang menggelar kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) bagi suplier produk perikanan di Jawa Tengah, Rabu (22/02/2023).

Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung sistem aminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir, maka sertifikasi terhadap supplier dianggap penting untuk dilakukan. Sebagai jaminan mutu dan keamanan produk sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pasar Internasional. Sebagai salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia yaitu Uni Eropa yang belum bisa menerbitkan Approval Number baru karena Indonesia dinilai belum dapat memenuhi persyaratan.

Sebagai langkah pasti mewujudkan Sistem Jaminan Mutu dari hulu-hilir, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melakukan revisi terhadap Peraturan Kepala BKIPM No 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier dan Sertifikat Cara Pengolahan Ikan yang Baik di Supplier. Terbitnya Keputusan Kepala BKIPM No 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan dan Pengolahan Ikan yang baik di supplier sebagai pengganti diharapkan dapat diterapkan pada unit supplier.

Pada kegiatan yang dibuka Kepala Balai KIPM Semarang, Sokhib SPi MP disampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan upaya Balai KIPM Semarang sebagai Otoritas Kompeten dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas dalam hal pengendalian mutu hasil perikanan dari hulu hingga hilir, untuk menyamakan persepsi antara pemerintah, pelaku usaha di bidang perikanan khususnya Jawa Tengah, tentang perlunya penjaminan tersebut, sehingga apabila persepsi telah selaras, maka pengendalian mutu yang berawal dari unit supplier sebagai titik hulu dan pemeran utama dalam mewujudkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan dapat terwujud dengan baik dan maksimal.

Data yang tercatat di Balai KIPM Semarang, terdapat unit usaha pengolahan ikan sebanyak kurang lebih 75 unit yang telah tersertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), sebagai contoh dalam 1 kabupaten apabila terdapat sekitar 100 unit suplier yang memasok bahan baku produk perikanan ke unit pengolahan ikan.

Apabila di Jawa Tengah terdapat kurang lebih 19 kabupaten dari total 35 kabupaten yang memiliki potensi sebagai sumber penyedia produk perikanan, maka hal ini merupakan potensi besar Jawa Tengah yang dapat dikembangkan untuk kemajuan dan pengembangan produk perikanan di provinsi ini.

Selanjutnya, penyampaian materi tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Dan
Pengolahan Ikan Yang Baik di Suplier (Keputusan Kepala BKIPM No 21 Tahun 2022) yang di sampaikan oleh Ely Musyarofah SPi Sebagai Sub Koordinator Pengawasan Pengendalian dan Informasi Balai KIPM Semarang.

Pemateri lain adalah Nanik Windarti SKel MSc MEc Dev selaku Pengawas Perikanan Bidang Mutu Balai KIPM Semarang. dan Neni Erawati ST MPi yang menyampaikan penyampaian Materi Penyusunan Manual HACCP. (wahid-SS)

Berita Terkait

Top