DPRD Minta, Pemkot Semarang Realisasikan Sistem Transportasi Umum
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono. (foto : dok)
Semarangsekarang.com (Semarang),-DPRD Kota Semarang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang merealisasikan sistem transportasi umum berupa jalur khusus BRT Trans Semarang yang akan dibiayai pemerintah Jerman.
Menurut Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono pihaknya menyambut baik adanya pelayanan BRT Trans Semarang yang nantinya dibuat lebih bagus dan tidak kalah dengan yang ada di kota – kota besar lainnya.
“Secara keseluruhan DPRD kota Semarang menilai pelaksanaan BRT Trans Semarang, berjalan dengan baik. Pelayanan dan progresnya juga cukup meningkat. Namun, jika dalam pelaksanaanya, masih ada yang dilakukan di luar Standar Operasional Prosedur, lalu komplain pengguna tidak direspon, ini harus diberi sanksi,” ujarnya, Senin (27/5/2024).
Sanksi lanjut politisi PKS ini, bisa berupa diberi surat peringatan, denda, hingga ijinnya dievaluasi. Ini penting agar keluhan masyarakat segera direspon.
Termasuk jalur- jalur BRT Trans Semarang yang melalui perumahan harus ditingkatkan, Semarang kini makin berkembang, terutama di wilayah pinggiran. Karena itu semua wilayah harus dijangkau BRT Trans Semarang.
“Contohnya di Jakarta, keberadaan angkot digunakan sebagai pengumpan. Jadi masih membutuhkan angkot tapi dikoneksikan. Dan di sini bisa meniru, seperti itu yang dibiayai pemerintah dengan disubsidi,” ujarnya.
Dikatakan, pihaknya setuju kalau angkutan umum ditingkatkan kualitasnya sehingga mudah didapatkan dan murah. Serta turut meringankan mobilitas warga. Ke depan, bila layanan BRT semakin nyaman dan aman, tentu akan jadi pilihan masyarakat. Dan pada akhirnya bisa mengurangi penggunaan transportasi pribadi karena masyarakat mulai senang menggunakan layanan angkutan umum, apalagi bila makin mudah diakses dan menjangkau masyarakat lebih luas.
Terintegrasi pelayanan
Sebelumnya, Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, nantinya pembangunan jalur Dedicated Line atau jalur khusus BRT Trans Semarang ini juga akan terintegrasi untuk pelayanan moda transportasi publik yang dibutuhkan oleh daerah penyangga sekitar, seperti Demak, Kendal, Grobogan, Kabupaten Semarang.
Sedangkan terkait kelanjutan dedicated line BRT Trans Semarang, Pemkot Semarang menjadi salah satu yang diundang Kemenhub, termasuk diantaranya Bappenas, lalu ada Direktur Anggaran dan pemerintah Jerman. “Sekaligus untuk membahas masalah pembiayaan dedicated line itu sendiri oleh Pemerintah Jerman,” ujarnya.
Mbak Ita berharap, ada bantuan pembiayaan secara penuh dari luar negeri, sehingga bisa menunjang penyediaan layanan transportasi publik lebih mudah di kota Semarang dan daerah sekitarnya. (subagyo/ss)
