Dewan Sebut Kenaikan UMK Semarang Tak Bisa Disamakan Daerah Lain


Ketua DPRD kota Semarang Kadarusman saat menemui.para buruh di.halaman Balaikota Semarang, Kamis (30/11/2023). (foto : subagyo/SS)

Semarangsekarang.com– Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman menyebut kenaikan upah masing-masing daerah di Jawa Tengah tidak dapat disamaratakan dari masing-masing kota atau kabupaten.

Hal itu menyusul setelah adanya isu masalah kenaikan UMK (Upah Minimum Kota) yang disamakan sebesar empat persen menjadi kegundahan kalangan para buruh.

Menurutnya, kenaikan UMK tidak dapat disamaratakan dari daerah satu dengan daerah lain atau dari kabupaten atau kota di Jawa Tengah.

Pj Gubernur Jateng harus melihat kebutuhan masyarakat di Semarang yang cukup tinggi

“Semarang kan ibu kota provinsi, tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Biaya kebutuhan hidup disini lebih mahal, idealnya Pemkot bisa mempertahankan dan PJ Gubernur bisa memberikan toleransi,” tutur Pilus, sapaan akrab Ketua DPRD Kota Semarang, Kamis (30/11/2023).

Pilus mengungkapkan hal itu, pada, saat menemui para buruh ketika di halaman Balai Kota Jalan Pemuda Semarang.

Pilus menilai usulan kenaikan enam persen tidak terlalu besar. Usulan ini sudah melalui berbagai survei dan kajian. Usulan sebesar enam persen ini merupakan jalan tengah dari usulan awal buruh yang menginkan kenaikan sebesar 15 persen.

“Menurur saya ini jalan tengah,” ucapnya.

Dia berharap usulan tersebut bisa direalisasi. (subagyo-SS)

Berita Terkait

Top