DPD Minta Revisi JHT Dapat Menghilangkan Polemik


Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin. (foto: dok istimewa)

Semarangsekarang.com (Jakarta) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Mahyudin, meminta revisi ketentuan Jaminan Hari Tua (JHT) dapat menyederhanakan aturan, demi mempermudah masyarakat mengajukan klaim. Khususnya bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Revisi perlu dibuat lebih sederhana, agar dana JHT bisa ditarik para pekerja. Terutama bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, seperti menghadapi PHK,” katanya, dalam keterangan tertulis, Rabu (23/02/2022).

Kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak bagi kondisi ekonomi masyarakat, menurut Mahyudin memang harus diperhatikan. Apalagi, pandemi berkepanjangan telah memberikan efek samping berupa tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia, akibat lesunya dunia usaha.

“Pemerintah telah memberikan tunjangan kehilangan pekerjaan, dalam bentuk program  JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Namun, jika dihitung ternyata belum mampu menopang kebutuhan hidup buruh setelah terjadi PHK,” katanya.

Senator asal Kalimantan Timur, itu meminta, revisi JHT nantinya bisa mengakhiri polemik dan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Mengingat berbagai polemik yang terjadi di dunia ketenagakerjaan belakangan ini bisa mengganggu produktifitas bangsa dalam mengejar ketertinggalan bidang ekonomi.

“Sebaiknya semua pihak, pemerintah, buruh dan pengusaha bisa saling memperkuat. Sehingga Indonesia mampu menjadi negara ekonomi maju dan buruhnya dapat hidup sejahtera,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) direvisi. Presiden telah memanggil Menteri Koordinasi Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah untuk segera menjalankan instruksinya tersebut. (m budiono-SS)

Berita Terkait

Top