HNW: Islam Melarang Perkawinan Beda Agama


Dr H M Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan UUD dan melanggar kaidah Agama. (foto: istimewa)

Semarangsekarang.com (Jakarta) –  Pernikahan beda agama kembali terjadi di Indonesia. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) dan ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Muhammadiyah sering mengingatkan mudaratnya pernikahan beda agam. Tetapi pernikahan tersebut kembali terjadi, dan disahkan oleh pengadilan Negeri. Terakhir, pernikahan beda agama kembali ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak. Penetapan serupa pernah dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Yogyakarta, dan Tangerang.

Mengomentari perkawinan, tersebut Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI Dr H M Hidayat Nur Wahid, mengingatkan Mahkamah Agung (MA) dan para Hakim untuk melaksanakan putusan MK. Dan mengindahkan sikap (MUI) dan Muhammadiyah berkaitan perkawinan beda agama. Baik MUI maupun Muhammadiyah, menurut HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid berulangkali mengungkapkan tidak dibolehkannya perkawinan beda agama berdasarkan aturan agama Islam dan UU Perkawinan.

“Larangan ini seharusnya menjadi pegangan hakim PN yang berada di bawah MA, apabila menghadapi permohonan “pengesahan” perkawinan beda agama, di mana salah satu pasangannya bergama Islam,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Dengan diindahkannya, pendapat MUI dan Muhammadiyah, juga putusan MK, maka MA perlu menertibkan para hakim di bawah lingkungan kewenangan MA. Agar terjadi tertib hukum dan tidak terulang kembali masalah yang meresahkan masyarakat. Serta tidak berulangnya laku hukum yang bertentangan dengan norma hukum tertinggi (UUD) dan Agama yang diakui di negara hukum Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, HNW menegaskan bahwa UUDNRI 1945 mengakui adanya perkawinan yang sah, sesuai ajaran agama. Hal itu sesuai dengan Hak asasi manusia yang dijamin dan diperbolehkan oleh UUD NRI 1945, yakni Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2). Inilah yang menjadi rujukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menolak berbagai permohonan uji materi UU Perkawinan yang ingin melegalkan perkawinan beda agama.

“Para Hakim seharus merujuk kepada putusan MK, di antaranya putusan No. 06/PUU-XII/2014, karena putusan MK oleh UUDNRI 1945 dinyatakan sebagai bersifat final dan mengikat, termasuk kepada para penegak hukum, sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Itu semua dipentingkan demi keadilan dan tertib hukum di NKRI yang dinyatakan sebagai negara hukum oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945,” tukasnya.

Pahami UU Perkawinan

HNW berharap, umat beragama, termasuk Umat Islam yang akan menikah, memahami hukum agama Islam atau agama lain yang dianutnya terkait dengan perkawinan. Juga memahami UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia yang jelas tidak membolehkan adanya perkawinan beda agama.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan keagamaan ini memahami bahwa salah satu rujukan yang digunakan oleh hakim di PN adalah Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan’ adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”

Namun, hakim-hakim yang memutus perkara tersebut seharusnya tidak hanya melihat pasal itu secara sepotong dan letterlijk, apalagi dengan mengabaikan ketentuan UUD dan putusan MK. Demi keadilan dan kebenaran, harusnya para hakim juga memperhatikan risalah pembahasan RUU Adminduk untuk memahami original intentketentuan tersebut.

“Jadi, tidak menghasilkan penetapan yang serampangan, dan bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia sehingga menimbulkan kerancuan, dan ketidaksesuaian dengan keputusan MK serta UUD,” tuturnya.

HNW menjelaskan beberapa poin penting di Risalah Pembahasan RUU Adminduk tersebut, antara lain; pertama, bahwa UU Adminduk itu hanya bersifat pencatatan perkawinan, BUKAN pengesahan perkawinan. Oleh karenanya, ketika ada pemberitaan bahwa hakim telah mengesahkan perkawinan beda agama di sejumlah media, maka telah terjadi kerancuan di masyarakat, dan ketidaksesuaian dengan norma hukum yg lain. “Yang mungkin bisa itu hanyalah penetapan pencatatan perkawinan, bukan pengesahan. Karena sah atau tidaknya perkawinan ada di UU Perkawinan,” ujarnya.

Kedua, Risalah Pembahasan RUU Adminduk secara jelas dan tegas menyatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus tetap menjadi rujukan utama terkait dengan perkawinan, dimana salah satu ketentuannya sudah tegas bahwa ‘Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”

“Lalu, bagaimana para hakim itu bisa memahami hukum masing-masing agama para pasangan perkawinan, apabila mereka tidak mendengarkan pendapat pemuka agama atau lembaga kegamaan yang memiliki otoritas seperti MUI. Dan MUI telah berulang kali tegas menyatakan bahwa Islam tidak membolehkan perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama adalah tidak sah,” pungkasnya. (m budiono-SS)

Berita Terkait

Top