PKS Kritik Usulan Menang Soal Kenaikan Biaya Haji
Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengimbau Menang tidak menimbulkan keresahan dengan mengusulkan biaya kenaikan ibadah haji yang diluar nalar. (foto: humas)
Semarangsekarang.com, (Jakarta) – Anggota Komisi VIII Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid, menolak usulan kenaikan biaya haji yang diajukan Menteri Agama pada Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kemenag, Kamis (19/01/2023) lalu. Hidayat menilai, landasan Kemenag menentukan besaran kenaikan biaya haji, tidak etis dan membuat resah calon jemaah.
“Ibadah Haji hanya diwajibkan bagi yang mampu, memang ada kondisi pembiayaan yang perlu disesuaikan. Namun penyesuaian tersebut harus berlandaskan perencanaan yang matang, asumsi riil, sehingga pembiayaan Haji tetap terjangkau calon jemaah Haji. Itulah aspirasi calon jemaah haji yang keberatan dengan kenaikan biaya haji usul Menag,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya Sabtu (21/01/2023).
Apalagi harga tertinggi yang bisa diperoleh terkait penyelenggaraan haji, berpotensi bisa dikurang. Seperti, biaya masya’ir yang tahun lalu dinaikkan oleh pihak Saudi menjadi konversi Rp 22 juta, tahun ini bisa turun ke angka normal Rp 5,5 juta. Ini contoh keberhasilan lobi kemenag untuk mengurangi pembiayaan berhaji, yang mestinya terus dilakukan untuk komponen-komponen lainnya. Ditambah, ada informasi dari Saudi bahwa biaya penyelenggaraan Haji tahun 2023/1444 H turun 30% dibanding sebelumnya.
Pada paparannya, Menteri Agama menyampaikan biaya pelaksanaan haji 2023 sebesar Rp 98,3 juta. Dari angka tersebut, Rp 69,1 juta akan ditanggung oleh Jamaah Haji.
Perlu Dikoreksi
Hidayat yang akrab disapa HNW menegaskan, angka yang disampaikan Menag tidak berlandaskan perencanaan yang sesuai dengan perkembangan dan peluang yang ada, sehingga perlu dikritisi. Misalnya soal komponen nilai manfaat yang akan diterima Jamaah. Menag menyebut angkanya hanya Rp 5,9 Triliun. Padahal RKAT Keuangan Haji 2023 yang disampaikan Desember 2022 menetapkan Rp 8,1 Triliun, dan update Januari 2023 masih di level Rp 7,1 Triliun.
“Kemenag menurunkan alokasi nilai manfaat tanpa landasan yang jelas, sehingga seolah-olah biaya haji yang ditanggung oleh jamaah harus meningkat sangat signifikan, bahkan dalam usulan Menag naik hampir 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Ini tentu patut dikoreksi,” sambungnya.
Menurut HNW ebagian besar jamaah haji sudah menyetorkan ke bank yang ditunjuk Kemenag, uang pendaftaran sebesar Rp 25 juta, itu sudah disetor lebih dari 20 tahun. Calon jamaah, berada pada posisi daftar tunggu di atas 20 tahun juga. Jika per tahun nilai manfaat rata-ratanya hanya di angka 6% saja, maka hak mereka setelah 20 tahun menyetor ke bank adalah sekitar Rp 80,1 juta. Padahal sebagian besar daftar tunggu calon jemaah haji sudah lebih dari 20 tahun, maka wajarnya hak manfaat yang bisa mereka dapat dari dana haji bisa lebih tinggi lagi.
Apabila sebagian nilai manfaat diklaim sudah tersalurkan kepada calon jamaah dalam bentuk rekening virtual, misalkan sebesar Rp 5 juta, maka hak mereka berkurang menjadi Rp 75 juta dan hanya perlu melakukan pelunasan sekitar Rp 23 juta per orang. Artinya mereka tidak perlu dibebani dengan istilah “subsidi” dari Pemerintah, karena semuanya adalah bersumber dari uang setoran calon jemaah haji yang diamanahkan untuk dikelola oleh BPKH. Sehingga mestinya BPKH juga didorong untuk lebih berhasil dalam mengelola keuangan haji, agar bisa memberikan nilai manfaat yang lebih besar bagi calon Haji.
“Kalau tetap terjadi kenaikan biaya pelunasan, angka yang ditetapkan harus rasional, tidak melonjak tajam. Dan berlandaskan hak riil jamaah yang telah menitipkan uang mereka untuk dikelola oleh BPKH, selama puluhan tahun,” sambungnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menilai, biaya haji yang ditaksir Rp 98 juta per jamaah juga masih berpotensi dikoreksi. Misalnya biaya penerbangan yang disebut Menag adalah Rp 33,9 juta, sangat tidak realistis. Hasil pencarian harga tiket PP Jakarta-Jeddah untuk musim haji 2023 (Juni-Juli) berada di kisaran Rp 17-20 Juta, itu harga perorangan, apalagi Pemerintah menerbangkan 221 ribu jamaah, sehingga layak memperoleh harga yang lebih murah.
Di saat yang sama ada tren penurunan harga minyak global yang terus terjadi. Misalnya harga avtur yang dirilis Pertamina untuk bandara Soekarno-Hatta, selama 4 bulan terakhir telah turun dari 95,6 sen/liter di bulan September 2022 menjadi 88,2 sen/liter di akhir Januari 2023. Ini juga berpotensi mengurangi komponen harga penerbangan.
Selain itu, pejabat Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi (15/1) menyampaikan bahwa secara umum harga akomodasi haji tahun ini 30% lebih murah dari tahun lalu. Hal ini lantaran kuota haji sudah kembali ke level sebelum pandemi sehingga skala ekonominya semakin baik.
HNW juga menjelaskan ada beberapa strategi yang layak dikerjakan lagj untuk menekan biaya haji, baik konvensional seperti melakukan kontrak akomodasi-transportasi secepat mungkin agar bisa mendapatkan harga yang lebih rendah, maupun strategi inovatif seperti memangkas masa tinggal jamaah haji Indonesia di Saudi dari 40 hari menjadi 4 minggu (28 hari).
Dalam konteks terobosan itu, HNW juga mengusulkan agar lapangan terbang di Saudi yang menerima maskapai haji bisa diperbanyak selain Jeddah dan Madinah, agar disebar ke beberapa titik/kota lainnya di Saudi seperti Thaif dan Qasim, bila bandara Jeddah dan Madinah tidak bisa diperbesar kapasitasnya untuk melayani jemaah Haji. Sehingga jemaah haji sesudah melaksanakan ibadah haji, bisa segera pulang dan tidak harus berlama-lama di Saudi dan menambah pembiayaan, hanya karena alasan kepadatan penerbangan di bandara Jeddah maupun Madinah.
“Saya percaya, penyesuaian biaya haji akan lebih berkeadilan, bisa dimengerti dan tidak terlalu memberatkan jamaah. Di saat yang sama Kemenag juga perlu terus melobi terkait penyelenggaraan maupun pembiayaan haji, baik dengan Kerajaan Saudi maupun kontraktor akomodasi, konsumsi, dan transportasi, sehingga biaya haji bisa tetap terangkau, dan tidak membuat resah calon jemaah seperti yang diusulkan Kemenag, sekaligus tidak melukai neraca keuangan haji. Bahkan mampu menghadirkan solusi agar jemaah tetap berangkat haji menjadi hajinya mabrur dengan doa-doa mereka untuk Indonesia juga maqbul,” pungkasnya. (m budiono-SS)
