Perbedaan Data Pusat dan Daerah Jadi Persoalan Penanganan Stunting


Hendi (kiri) ketika mendatangi acara Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia di Hotel POpers Selasa. (foto: subagyo/SS)

Semarangsekarang.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengungkapkan jika perbedaan data antara pusat dengan daerah masih menjadi kendala, khususnya terkait angka stunting.

Wali kota yang akrab disapa Hendi mengungkapkan ada 1.367 anak yang mengalami stunting, atau 3,1 persen dari total balita 44.058 anak. Namun di data pusat tercatat 21,3 persen.

“Data masih jadi persoalan rumit. Kalau 1.367 dari usia balita itu 3,21 persen. Kemenkes kok 21 persen,” kata Hendi usai mengikuti Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia di Hotel POpers Selasa (01/03/2022).

Meski demikian, Hendi menyebut upaya mengatasi stunting terus dilakukan. Dirinya menyebut banyak ibu yang belum paham soal gizi untuk anak. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi. Selain itu juga pemerintah melakukan pemberian makanan bergizi sehari tiga kali selama 3 bulan.

“Kita membagikan makanan gizi sehari 3 kali selama 3 bulan dan pemberian susu termasuk vitamin lewat program Dinkes. Kalau angkanya hari ini sangat menakutkan tapi saya yakin tahun depan sudah bisa turun sangat drastis,” pungkasnya.

Di atas standar

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebut angka stunting di Indonesia masih mencapai 24,4 persen. Angka ini masih berada di atas standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu 20 persen.

Hasto Wardoyo mengatakan berdasar hasil survei, angka stunting di Indonesia mengalami penurunan tapi masih 24,4 persen dari keseluruhan jumlah balita 23 juta anak.

“Data berdasar survei 24,4 persen. Jumlah balita 23 juta lebih sedikit. Jadi masih 6,1 jutaan. Standar WHO 20 persen,” kata Hasto di sela acara Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan stunting (Ran Pasti) yang digelar di Hotel Po Semarang, Selasa (01/03/2022).

“Target sesuai ditetapkan bapak Presiden 14 persen sampai masa jabatan selesai,” imbuhnya.

Salah satu langkah yang dilakukan saat ini yaitu, terus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Selain itu juga melakukan perbaikan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
“Akan perbaiki e-PPBGM tadi. Pencatatan pelaporan yang didapat dari posyandu,” tegasnya.

Dalam acara itu Hasto juga menjelaskan Jawa Tengah menjadi provinsi yang daerahnya tidak ada warna merah dalam indikator jumlah stunting. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, kata Hasto, masih ada 19 daerah di Jawa Tengah yang masuk kategori kuning atau prevalensi 20 sampai 30 persen.

Kemudian 15 kabupaten/kota lainnya berkategori hijau dengan prevalensi di kisaran 10 hingga 20 persen. Di Jateng juga ada satu daerah yang masuk kategori biru karena ada di 9,6 persen yaitu Kabupaten Grobogan. (subagyo-SS)

Posted in NEWS

Berita Terkait

Top