Murdiyanto Siap Lakukan Kontrak Politik dengan Aktivis
Murdiyanto (kanan), Ketua KNPI dan Pengcab Muay Thay Jepara Caleg DPRD Provinsi Jateng siap melakukan kontrak politik. (foto: istimewa)
Semarangsekarang.com (Jepara) – Murdiyanto SH calon legislatif (caleg) dari Partai Nasdem Kabupaten Jepara menyatakan siap melakukan kontrak politik dengan aktivis dan awak media. Jika janji politiknya saat terpilih tak terealisasikan, ia mengaku selalu siap ditagih.
Caleg daerah pemilihan 3 (Jepara, Kudus, Demak) yang di daftar caleg berada nomor urut 5 untuk DPRD provinsi Jateng ini mengatakan bahwa, pentingnya sinergitas antara legeslatif dan aktivis dalam melaksanakan fungsinya sebagai kontrol dan pengawasan kebijakan pemerintah.
Menurutnya aktivis sangat dekat dan lebih sering berbaur dengan masyarakat. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat kepada pemerintah dengan mudah ditampungnya.
“Peran aktivis sangatlah penting bagi masyarakat sebab apa yang menjadi harapan kepada pemangku kebijakan lebih mudah ditampung dan disuarakan,” ujar Dian panggilan akrab Murdiyanto, Senin (05/02/2024).
Menjawab pertanyaan awak media soal banyaknya pabrik besar yang saat ini berdiri di Jepara terkait dengan perkembangan industri furniture. Terutama yang berkait dengan industri kecil dan menengah yang menyangkut sistem pengupahan.
Murdiyanto yang juga ketua KSPSI Jepara ini menyatakan bahwa, dia pernah mengusulkan kepada mantan gubernur Jateng Ganjar Pranowo soal masalah tersebut.
“Jepara harus punya sistem pengupahan khusus, karena Jepara mempunyai industr tradisional yaitu, furniture dan ukir. Oleh karena itu saya usul sistem zonasi sektoral sebagai sistem pengupahan di Jepara,” tandas Dian.
Menurutnya pabrik-pabrik besar kalau memberi upah ke pekerja atau buruh harus lebih tinggi minimal 10% dari upah industri mebel atau furniture. Hal ini karena sistem pengupahan di perusahaan industri furniture kecil dan menengah, masih banyak dipengaruhi oleh cara-cara kekeluargaan serta kearifan lokal. Sebagai contoh, jika pekerja ada hajatan atau tetangganya meninggal dunia, mereka diperbolehkan libur.
Baginya pabrik-pabrik besar seharusnya tidak diperbolehkan di wilayah-wilayah yang merupakan sentra-sentra industri kecil, menengah mebel atau furniture dan ukir kayu. Tidak seperti sekarang ini,
“Ini adalah salah satu kebijakan pemda yang akan suarakan, jika terpilih sebagai anggota legislatif provinsi Jateng,” tambah pria yang juga menjabat ketua MPC Pemuda Pancasila, Ketua KNPI, Ketua Pengcab Muay Thai Jepara
Di acara silaturahmi dengan aktivis dan awak media, Dian berharap dukungan untuk bisa menjadi calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jateng dari Partai Nasdem. (boedi-SS)
