Komisi IV dan KKP Soroti Masalah Kemiskinan di Tambak Lorok
Wali Kota Hevearita G Rahayu saat mendampingi Komisi IV DPR RI ke kampung nelayan Tambak Lorok Semarang pada Selasa (20/06/2023). (foto: istimewa)
Semarangsekarang.com– Masalah kemiskinan dan lingkungan menjadi momok bagi warga Tambak Lorok Semarang Utara. Hal tersebut menjadi sorotan Komisi IV DPR RI saat meninjau kawasan pesisir yang dekat dengan Pelabuhan Tanjung Mas tersebut, Selasa (20/06/2023).
Sudin, Ketua Komisi IV DPR RI mengatakan lingkungan di Tambak Lorok kurang tertata dengan bagus.
Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, Komisi IV menyoroti betul kehidupan warga di tempat yang selalu rerkena abrasi atau rob tersebut.
Sudin mengatakan untuk masalah lingkungan seperti aturan membuang sampah pada tempatnya, memang perlu kesadaran dari masing-masing warga. Jika sudah ada kesadaran dari warga maka masalah lingkungan hidup akan terselesaikan.
Pihaknya juga menyarankan agar Pemkot Semarang bisa mengirimkan nelayan-nelayan Semarang untuk mengunjungi kawasan Muara Baru untuk belajar bagaimana mengembangkan kampung nelayan.
“Di Muara baru sudah menyatu antara kapal nelayan, pelelangan hingga rumah susun dalam satu kawasan. Makanya untuk meyakinkan nelayan tidak mudah sehingg Bu Wali bisa mengirim nelayan kesana untuk melihat langsung seperti apa pengelolaannya disana,” tuturnya.
Sudin berpendapat, jika nantinya pembangunan sheetpile selesai sesuai rencana yakni di akhir tahun 2023, maka permasalahan banjir rob akan teratasi. Dengan demikian, masalah lingkungan yang lain juga akan teratasi.
“Bu Wali tadi menyampaikan kalau nelayan juga banyak masalah tentang bantuan mesin penangkapan ikan nanti bisa minta untuk segera ditindaklanjuti oleh KKP,” jelasnya.
Kunjungan kerja disambut langsung oleh Wali Kota Semarang bersama jajarannya dengan menelusuri sepanjang kampung nelayan dan diakhiri dengan berdialog bersama para nelayan.
Meski demikian, saat ini juga tengah dilakukan pembangunan sheetpile oleh Kementerian PUPR untuk mengurai masalah banjir rob yang sudah menjadi masalah sehari-hari warga Tambak Lorok.
“2023 akhir sheetpile selesai dan langsung ditindaklanjuti oleh Pak Agus (Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP) yang punya program Kalaju (Kampung Nelayan Maju). Tambak Lorok ini bisa dijadikan Kalaju itu,” ungkapnya.
Masalah sedimentasi
Selain masalah banjir Rob, nelayan di Tambak Lorok juga terkendala tingginya sedimentasi. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Victor Gustaf Manoppo yang diajak Komisi IV dalam kunjungan mengatakan untuk mengatasi masalah sedimentasi, pihaknya juga tengah menyusun aturan turunan dari PP 26.
“Didalamnya termasuk kerusakan lingkungan yang terjadi dan terhambatnya nelayan untuk keluar masuk gara-gara sedimentasi. Sedimentasi ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan program Bu Wali yang akan menutup reklamasi. Saya harap tahun ini selesai dan tahun depan bisa digunakan,” ungkap Victor.
Sudin mengaku dalam setiap kunjungan kerjanya, Komisi IV selalu mengajak mitra kerjanya untuk turun langsung ke lapangan dan langsung mendengar permasalahan sekaligus memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
“Komisi IV kalau ada kunjungan kerja pasti melibatkan mitra sesuai dengan bidangnya, tujuannya agar tidak hanya kunjungan saja tapi bisa langsung to the point dan di eksekusi BBi,” kata Sudin, usai berdialog bersama para nelayan. (subagyo-SS)
