Pendidikan Rendah, Warga Kepincut Bekerja ke Luar Negeri
Pujiono, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan PMI (BP2MI) Jateng. (foto: istimewa)
Semarangsekarang.com – Balai Pelayanan Perlindungan PMI (BP2MI) Jateng menyebut minimnya lapangan kerja membuat perusahaan atau agen ilegal memanfaatkan kesempatan untuk menjanjikan warga bekerja ke luar negeri. Bahkan banyaknya warga yang kepincut bekerja di luar negeri karena dipengaruhi faktor pendidikan yang rendah.
“Jadi latar pendidikan ini membuat mereka belum mendapatkan kesempatan kerja di dalam negeri. Sehingga mereka ingin bekerja ke luar negeri dengan faktor tertarik gaji yang cukup menarik besar. Misal Hong Kong itu hampir Rp 10 juta,” kata Kepala Balai Pelayanan Perlindungan PMI (BP2MI) Jateng, Pujiono, Selasa (13/06/2023).
23 Kasus TPPO
Dia menyebut bahwa apakah upah minimum kabupaten/kota (UMK) di 35 daerah di Jateng tergolong kecil hingga menyebabkan ketertarikan bekerja ke luar negeri, pihaknya tidak menjelaskan lebih detail. Namun, masyarakat Jateng tergiur dengan tawaran gaji besar di luar negeri meski dengan keterbatasan pendidikan.
“Jadi bukan hanya itu [UMK]. Karena pendidikan rendah, melamar dalam negeri tidak sesuai dengan peluang kerja yang dicari. Problemnya lebih ke persoalan domestik. Kesempatan kerja harus diperbanyak, diperluas lagi. Sehingga teman-teman nanti tak lagi terus bekerja ke luar negeri,” ungkapnya.
Mayoritas warga Jateng yang bekerja di luar negeri banyak yang memilih bidang manufaktur dan fishing. Negara yang dituju biasanya Korea Selatan.
“Bukan anak buah kapal (ABK), fishing itu kapal teritorial atau budi daya. Gajinya bisa Rp 30 juta,” jelasnya.
Sebelumnya, Polda Jateng mencatat ada 23 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan korban mencapai 1.305 orang selama sepekan atau dari 6 Juni sampai 12 Juni 2023.
Modus pelaku mengumpulkan dan mengirimkan calon tenaga kerja ABK, pekerja rumah tangga (PRT), dan buruh ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. (subagyo-SS)
