Agustina dan Iswar Janjikan Kemudahan dan Transparansi Birokrasi bagi Semua
Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan visi misinya (foto : ist)
Semarangsekarang.com (Semarang),- Paslon nomor urut no 1 di Pilwakot Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin, menyatakan ujung tombak pemerintahan yang bersih adalah ASN. Pernyataan itu disampaikan Agustina mengawali paparan visi misi dan program dalam debat putaran kedua yang digelar KPU Kota Semarang di Hotel Patra Jasa, Jumat (8/11) malam. Tema debat kedua adalah Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
Diketahui, ASN Kota Semarang memiliki SDM unggul dan berpendidikan tinggi. Dengan semangat ASN Berakhlak, yang berorientasi akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif sebagai tata kelola nilai ASN selama 10 tahun terakhir, Kota Semarang menjadi hebat
“Membawa Kota Semarang yang semakin lebih hebat dimulai dari keberanian bertindak. Kami bersama para ASN berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih dari KKN, sehingga kami dapat melayani masyarakat Kota Semarang dengan cepat, tepat, tanpa hambatan dan tanpa kecemasan,” ucap dia.
Dikatakan, indeks reformasi birokrasi, integritas nasional, reformasi hukum dan profesionalisme ASN meningkat dari tahun ke tahun. Nilai dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan ditingkatkan dengan merit sistem
Guna mewujudkan merit sistem di manajemen ASN tersebut, Agustina dan Iswar menyatakan akan memperhatikan tingkat kesejahteraan ASN. Karenanya, penghargaan akan diberikan kepada para ASN yang mampu merealisasikan pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang baik.
“Kami akan tingkatkan tunjangan ASN nonPNS dan juga perjuangkan nonASN jadi P3K,” tegas dia.
Terkait dengan tata kelola pemerintahan, proses penyusunan APBD selain melalui Musrenbang juga akan melibatkan para pemuda, penyandang disabilitas, guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan hingga pelaku UMKM. Dan untuk mewujudkan transparansi APBD, Agustina dan Iswar meyakinkan setiap masyarakat bakal bisa mengakses informasi penggunaan uang rakyat tersebut.
“APBD kita kembalikan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Masyarakat berhak tahu setiap rupiah yang dikeluarkan sehingga akuntabilitas dan transparansi terjaga,” ujarnya.
Sementara, untuk pelayanan publik, aplikasi sistem informasi satu dashboard akan mengoptimalkan layanan publik yang cepat, kepastian waktu dan gratis, diaudit secara berkala dan dapat diakses 24 jam oleh masyarakat
“Kami pastikan user friendly bagi kaum disabilitas, lansia dan kelompok rentan yang tidak biasa dengan teknologi. Khusus pelayanan aspirasi dan pengaduan online, kami pastikan adminnya bukan mesin,” imbuh dia. (Wahid/ss).
