DPD KNTI Jepara Gelar Rembuk Pangan Pesisir 2024
Foto bersama narasumber dan annggota DPD KNTI Jepara. (foto : Eko Mulyantoro)
Semarangsekarang.com (Jepara),- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Jepara mengadakan Rembuk Pangan Pesisir 2024 di UPTD Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, Sabtu (7/12/2024). Rembuk pangan, itu membahas tema; “Memperkuat Ekosistem Kemandirian dan Kedaulatan Pangan dari Laut untuk Kesejahteraan Nelayan Indonesia”.
Rembuk pangan, ini diselenggarakan untuk membahas isu-isu ketahanan pangan, khususnya di sektor perikanan dan kelautan, sejalan dengan program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Acara dihadiri oleh, Dr. Djoko Tjahyo Purnomo sebagai narasumber, Kepala BBPBAP Jepara Supito, Tri Budi Cahyono, anggota DPRD Jepara, serta perwakilan dari Pokdatan, Poklahsar, dan KUB.
Dalam sambutannya, Supriyadi sebagai ketua DPD KNTI Jepara, berharap hasil dari pertemuan ini bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi nelayan dan masyarakat pesisir.
“Kami berharap hasil rembuk ini bisa dilaporkan ke pertemuan DPD KNTI di Jakarta,” katanya.
Sementara itu; Dr. Djoko Tjahyo Purnomo mengungkapkan, ada beberapa kendala yang dihadapi, masyarakat pesisir Jepara, terkait kebijakan pemkab dan penanggulangan abrasi.
Sebagai contoh, pengerukan di muara Kali Wiso serta pemborosan anggaran untuk program penanaman mangrove yang tidak efektif. Terutatama teknik penanaman mangrove yang selama ini dilakukan kurang memperhatikan aspek pemilihan bibit dan perawatan pasca tanam, sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal.
Djoko juga menekankan, pentingnya pembangunan cool storage di Jepara untuk mendukung ketahanan pangan sektor perikanan. Namun, ia mencatat pembangunan tersebut terkendala kurangnya data yang jelas mengenai hasil tangkapan laut dari dinas terkait.
“Nelayan harus terlibat dalam perencanaan ini agar programnya lebih sesuai dengan kebutuhan mereka,” tegasnya.
Kesulitan BBM
Pernyataan lain, disampaikan salah satu perwakilan nelayan menyampaikan, ada penurunan hasil tangkap dan kesulitan dalam mendapatkan BBM untuk melaut. Di samping itu juga, masalah harga jual hasil tangkapan dan abrasi pesisir. Oleh karena itu, mereka berharap adanya peningkatan SDM dan keberlanjutan usaha masyarakat pesisir.
Pada kesempatan itu, Supoyo kepala BBPBAP Jepara, mengajak nelayan untuk lebih inten iys berkomunikasi dengan dinas terkait dalam menjalankan program kelompok di Jepara.
“Kami akan bantu lobi dan komunikasikan agar program seperti Pokdatan, Poklahsar, dan KUB bisa berjalan dengan baik,” tutupnya. (Boedi/ss).
