Sah, Sohibul Iman Gantikan HNW Sebagai Wakil Ketua MPR
Pengucapan sumpah janji Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR dilakukan di hadapan Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani yang didampingi para Wakil Ketua MPR RI, yaitu Bambang Wuryanto, Kahar Muzakir, Rusdi Kirana, Lestari Moerdijat, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar.
Turut menyaksikan prosesi tersebut pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR, anggota MPR dari Fraksi PKS, Plt. Sekretaris Jenderal MPR Heri Herawan beserta jajaran Sekretariat Jenderal MPR, serta para undangan.
Sebelumnya, Pimpinan MPR RI menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid pada 10 November 2026. Selanjutnya, surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid diproses sesuai dengan mekanisme kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan MPR kemudian menerbitkan Surat Keputusan MPR RI Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penetapan H. Muhamad Sohibul Iman, M.Si., Ph.D., sebagai Wakil Ketua MPR RI Masa Jabatan 2024–2029. Surat keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 16 November 2026 dan ditandatangani Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani.
“Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Pimpinan MPR RI tentang Penetapan Saudara Haji Muhamad Sohibul Iman, M.Si., Ph.D., sebagai Wakil Ketua MPR RI Masa Jabatan 2024–2029,” kata pemandu acara saat membacakan keputusan dalam Upacara Pengucapan Sumpah Wakil Ketua MPR RI.
Usai pengucapan sumpah, Sohibul Iman mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Hidayat Nur Wahid mengenai sejumlah hal yang dinilai penting untuk dilakukan MPR ke depan.
Pertama, terkait keberadaan undang-undang khusus tentang MPR. Menurut Sohibul, saat ini pengaturan mengenai MPR masih menjadi bagian dari Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
“Kalau sekarang ini aturan tentang MPR berada di dalam UU tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Nanti diharapkan ada UU khusus yang mengatur tentang MPR,” ujarnya.
Kedua, mengenai pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR. Saat ini, DPR dan DPD telah memiliki perangkat kehormatan masing-masing. Di DPR terdapat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sedangkan di DPD terdapat Badan Kehormatan DPD RI. Sementara itu, MPR belum memiliki mahkamah kehormatan.
“Padahal, sesungguhnya MPR membuat Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Tetapi, ternyata MPR sendiri belum memiliki Mahkamah Kehormatannya. Ini saya kira satu usulan yang baik dari Pak Hidayat, dan saya nanti akan berusaha memperjuangkannya di Pimpinan MPR ke depan. Mudah-mudahan itu (Mahkamah Kehormatan MPR RI) bisa terealisasi,” katanya. (mbo/ss)







