Peneliti : Budi Djiwandono Layak Dipertimbangkan Jadi Wapres 


Budi Djiwandono memiliki kedekatan tersendiri dengan Presiden Prabowo Subianto.(foto:ist).

Semarangsekarang.com (Jakarta),-  Budisatrio Djiwandono atau Budi Djiwandono dinilai layak dipertimbangkan sebagai alternatif calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Rekam jejaknya dalam isu ketahanan pangan, pertanian, dan konservasi lingkungan menjadi  pertimbangan yang menguatkan usulan regenerasi kepemimpinan di tubuh Partai Gerindra.

Co-Founder sekaligus peneliti Mandala Project, Tubagus Reynaldi Adi Surya Azmatkhan, menilai Budi memiliki sejumlah gagasan yang relevan dengan agenda pembangunan pemerintahan Prabowo, khususnya dalam memperkuat ekonomi masyarakat dan memastikan manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok usaha besar.

“Budi Djiwandono layak dipertimbangkan sebagai alternatif Wakil Presiden Prabowo. Dukungan ini bukan cek kosong, apalagi pemujaan terhadap nama keluarga,” kata Reynaldi dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/26).

Menurut Reynaldi, pembicaraan mengenai pergantian wakil presiden semestinya tidak hanya berputar pada senioritas dan kedekatan dengan lingkar kekuasaan. Regenerasi kepemimpinan juga perlu membuka ruang bagi figur muda yang membawa perspektif dan gagasan baru.

Ia menilai Budi memiliki rekam jejak yang relevan untuk diperhitungkan melalui isu yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Salah satunya terlihat ketika Budi berbicara mengenai penguatan ketahanan pangan di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam dialog bersama warga Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Juni 2023, Budi menyoroti pentingnya pembangunan sektor pertanian dan perikanan lokal untuk menopang kebutuhan pangan kawasan IKN. Ia juga menyinggung perbaikan infrastruktur pertanian, jalan usaha tani, serta dukungan anggaran.

Reynaldi memandang perhatian tersebut penting di tengah pembangunan IKN yang selama ini banyak disorot melalui investasi, gedung pemerintahan, jalan tol, dan proyek infrastruktur berskala besar. Menurutnya, pertumbuhan kawasan ibu kota baru juga harus memberikan manfaat bagi petani dan nelayan di daerah penyangga.

“Pembangunan seringkali mengagungkan bangunan yang mudah difoto, sementara infrastruktur yang menopang kehidupan sehari-hari justru luput dari perhatian,” ujarnya.

Ia menambahkan, jalan usaha tani mungkin terlihat sederhana jika dibandingkan dengan proyek infrastruktur besar. Namun, bagi petani, akses tersebut menentukan kelancaran distribusi hasil panen dan biaya produksi. Karena itu, pembangunan perlu memperhitungkan kebutuhan masyarakat yang menopang kehidupan ekonomi di sekitarnya.

Reynaldi juga mengaitkan gagasan tersebut dengan pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta dan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai pelaku kegiatan ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat dari pertumbuhan investasi.

Selain ketahanan pangan, perhatian Budi terhadap konservasi sumber daya alam juga menjadi salah satu aspek yang disoroti Reynaldi. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE), Budi pernah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, termasuk pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat.

RUU tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Dalam pandangan Reynaldi, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan bagian penting dari pembangunan yang berkeadilan.

“Masyarakat adat sering kali diminta menjaga hutan, tetapi tidak selalu diberi kedudukan yang layak dalam pengambilan keputusan,” kata Reynaldi.

Ia menilai, pengetahuan masyarakat adat mengenai hutan, sumber air, perubahan musim, dan kehidupan satwa merupakan modal penting dalam pengelolaan lingkungan. Pengakuan terhadap hak dan keterlibatan mereka perlu menjadi bagian dari kebijakan konservasi.

Reynaldi melihat perhatian Budi terhadap ketahanan pangan dan partisipasi masyarakat dalam konservasi memiliki benang merah. Keduanya menunjukkan pentingnya peran negara dalam mengelola pembangunan sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

Menurutnya, gagasan tersebut relevan dengan sejumlah agenda pemerintahan Prabowo, seperti ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis, penguatan koperasi desa, dan pembangunan ekonomi daerah. Agenda-agenda itu membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku ekonomi agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok usaha besar.

“Petani harus memperoleh posisi yang layak dalam rantai produksi pangan. Desa perlu memiliki kekuatan ekonomi yang tidak sepenuhnya bergantung pada proyek pemerintah. Masyarakat adat juga harus dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut ruang hidupnya,” kata Reynaldi.

Pengalaman Budi di Komisi IV DPR RI yang bersinggungan dengan urusan pangan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan konservasi menjadi salah satu rekam jejak yang dinilai relevan dengan agenda pembangunan tersebut.

Di sisi lain, Reynaldi turut menyoroti hubungan kekerabatan Budi dengan Prabowo. Sebagai keponakan Presiden, Budi memiliki latar belakang keluarga yang tidak terpisahkan dari perjalanan politik Prabowo. Namun, menurut Reynaldi, hubungan keluarga semestinya tidak menjadi satu-satunya ukuran dalam menilai kelayakan seseorang menduduki jabatan publik.

“Justru karena ia datang dari lingkungan kekuasaan, publik berhak menuntut lebih banyak. Budi harus memiliki gagasan yang jelas, keberpihakan yang terukur, serta keberanian untuk tidak selalu menyenangkan pusat kekuasaan,” kata alumni Filsafat UIN Jakarta ini.

Ia menilai regenerasi politik di tubuh Gerindra perlu dimaknai sebagai upaya menghadirkan pemimpin dengan kapasitas dan pemikiran sendiri. Kehadiran figur yang lebih muda akan memiliki arti apabila disertai gagasan yang mampu menjawab persoalan masyarakat.

“Gerindra pun perlu membuktikan bahwa regenerasi bukan sekadar pergantian usia, melainkan proses melahirkan pemimpin dengan kapasitas dan pikiran sendiri,” kata Reynaldi.(mbo/ss). 

Berita Terkait

Top