Sidang Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Mundur dari Jadwal Semula


Pimpinan MPR, bersama Pimpinan fraksi dan kelompok DPD mengadakan konferensi pers penundaan Paripurna pengisian kekosongan  Jabatan wakil presiden. (foto:ist)

Semarangsekarang.com (Jakarta),- Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan, Sidang Paripurna MPR RI dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, memilih sekaligus melantik Wakil Presiden terpilih, yang semula dijadwalkan Rabu (2/12/2026), diundur selama satu minggu menjadi Rabu (9/12/2026). Penjadwalan ulang, Sidang Paripurna MPR RI, ini menurut Muzani dilakukan sesuai usulan Presiden Prabowo karena kesibukan kenegaraan Presiden yang sangat padat.

“Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan kelompok DPD di MPR, pada hari ini menyetujui tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Muzani.

Pernyataan itu disampaikan Ahmad Muzani pada konferensi pers  usai Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR. Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara V komplek MPR DPR RI, Senin (16/11/2026). 

Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan kelompok DPD, dilaksanakan, kata Muzani karena Pimpinan MPR telah menerima surat dari Presiden. Surat tersebut berisi tanggap Presiden atas surat yang dikirimkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tertanggal 13 Desember 2026. Dalam surat tersebut MPR memutuskan bahwa sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden serta pemilihan dan pelantikan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia akan diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2026.

“Dalam Rapat gabungan hari ini kami membahas dua agenda penting. Pertama, perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Yang kedua, prosesi pelantikan wakil presiden terpilih,” ujar Muzani

Penundaan jadwal Sidang Paripurna, menurut Muzani berarti memberi tambahan waktu kepada Presiden untuk memikirkan secara lebih matang dua calon wakil presiden yang akan diajukan ke MPR. Sesuai aturan, jika Sidang Paripurna dilaksanakan 2 Desember, berarti Presiden harus mengirim dua nama calon Wakil Presiden ke MPR setidak-tidaknya tanggal 18 November. Karena aturan mainnya mengatakan, bahwa selambat-lambatnya dalam 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden.

Akan tetapi, dalam tenggat waktu yang tersedia, kata Muzani jadwal kegiatan kenegaran Presiden sangat padat. Akibatnya Presiden Prabowo belum bisa melakukan pertimbangan secara matang untuk menentukan dua nama caalon wakil presiden. Padahal, Presiden harus berkoordinasi dengan partai pengusung, partai koalisi serta para tokoh untuk mendapatkan pertimbangan.

“Karena itu dalam suratnya, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, diusulkan tanggal 9 Desember, harinya Rabu,” kata Muzani menambahkan.

Rapat Gabungan lanjut Muzani juga menyetujui pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia menggunakan semangat yang disampaikan dalam pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 di mana MPR akan melantik Wakil Presiden terpilih.

“Selain itu, Rapat Gabungan juga memutuskan bahwa panita ad-hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto didampingi oleh 2 orang Wakil Ketua, beranggotakan 36 orang, yang ditetapkan dari fraksi dan kelompok BPD. Sedangkan Tim Verifikasi, koordinatornya dipegang ibu Lestari Moerdijat sedangkan sebagai ketua tim adalah Habiburrahman dan Sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan,” pungkas Muzani. (mbo/ss)

Berita Terkait

Top