Perusahaan Sulit Didata,
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim. (foto : dok)
DPRD Minta Pemkot Semarang Panggil Pengusaha
Semarangsekarang.com (Semarang),- Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim minta Pemkot Semarang, ikut menjembatani petugas yang masih sulit mencari data di lapangan terutama dari para pengusaha untuk didata/disurvei. “Kami mendorong Pemkot Semarang untuk bisa mendukung pendataan/survei yang dilakukan BPS dalam mencari data yang dibutuhkan,” ujar Mualim menanggapi sulitnya petugas melakukan pendataan atau survei , Jumat (26/7/2024).
Selama ini, menurut Mualim, kalau ingin melihat kondisi ekonomi secara nasional maupun daerah berdasarkan data yang dikumpulkan petugas dari hasil melakukan observasi langsung, tatap muka di masyarakat
Kebutuhan data bagi petugas untuk mendapatkan hasil yang valid mengenai kondisi perekonomian. “Sehingga kalau membutuhkan data dari pengusaha ternyata sulit untuk dimintai datanya,” ucapnya.
Menurut Mualim, Pemkot bisa menjembatani dan bila perlu dipanggil agar lebih kooperatif. Tetapi, kalau memang sulit bisa saja tak usah dikasih ijin atau dievaluasi ijinnya dan dicabut. “Intinya, ada sanksi atau dikasih teguran terhadap pengusaha yang tersebut,” tambahnya.
Pihaknya juga meminta Pemkot atau OPD bisa turut aktif mendampingi petugas yang melakukan pendataan di masyarakat agar berjalan baik. Mengingat pentingnya data tersebut yang nantinya dipakai sebagai pedoman pembuatan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait komponen pemicu inflasi, penghasilan masyarakat dan tingkat perekonomian secara menyeluruh.
“Kalau datanya valid bisa dijadikan rujukan semua pihak dalam membuat kebijakan pemerintah yang benar – benar bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Statisti Ahli Muda BPS Kota Semarang, Dewi Fenti Ekasari sebelumnya mengaku bahwa, petugas kesulitan melakukan pendataan di lapangan, terutama sektor industri atau keuangan sebuah perusahan. Sehingga, kata Dewi pihaknya menggandeng pemerintah kota Semarang untuk mendampingi petugas saat melakukan pendataan tersebut.
Mengingat pentingnya data yang akan dikumpulkan dari semua sektor usaha. Responden atau sektor usaha yang akan disurvei, yakni mulai dari pedagang, home industri, lembaga keuangan, pariwisata, restoran, hotel dan industri serta usaha lainnya. Sebab, dalam Sensus Ekonomi 2026 nanti, semua sektor usaha wajib didata, mulai dari rumah tangga sampai perusahaan besar juga didata.
“Alhamdulillah, setelah disosialisasikan kepada pengusaha terkait implementasi Sensus Ekonomi perkiraan tingkat responden sekarang ini mencapai 85 persen, naik dibandingkan dengan jumlah dari tahun 2016 lalu,” imbuhnya.
Peningkatan responden ini, dikarenakan pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan para stake holder dengan Focus Group Discussion ( FGD), sehingga dukungan dari instansi yang ada sekarang pun jadi meningkat.
Sebelumnya, petugas survei sulit untuk mendata terutama dari sektor industri/perusahaan, bahkan surat izin untuk pendataan hanya sampai di pos Satpam saja. “Alasannya perlu koordinasi dengan Kantor Pusat dari perusahaan perwakilan yang ada di Semarang. Ada juga yang memang tidak bersedianya pengusaha saat akan ditemui karena tidak terbiasa untuk diwawancarai/disurvei,” ujarnya. (subagyo)
