Petisi Keprihatinan dari Satupena
Penulis satu pena (foto : ist)
Semarangsekarang.com (Jakarta),- Indonesia tengah mengalami krisis demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Krisis Ini disebabkan oleh berbagai tindakan politik dan kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan pihak tertentu saja.
Pernyataan itu dikemukakan Wakil Sekretaris Jenderal Satupena Pusat Swary Utami Dewi kepada wartawan sehubungan dengan munculnya Petisi Keprihatinan oleh ratusan anggota Perkumpulan Penulis Indonesia Satupena di Sekretariat Satupena, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Menurut Swary Utami, prinsip utama demokrasi, adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Saat ini, kenyataan itu sedang dilemahkan dan hanya dikuasai oleh segelintir pihak. Pelemahan demokrasi ini juga berbuntut pada pelemahan di berbagai bidang kehidupan seperti hukum, ekonomi, sosial dan sebagainya. Singkat kata, Indonesia sedang mengalami berbagai krisis akibat rezim yang berkuasa, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Mereka tidak menjalankan tugasnya sepenuh hati sesuai tujuan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia.
Swary Utami menuturkan, hal terakhir yang menjadi penanda Indonesia dalam krisis adalah upaya untuk menganulir dua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan tersebut adalah Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang melonggarkan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mempertegas syarat batas usia pencalonan kepala daerah yang harus terpenuhi pada saat pendaftaran.
“Upaya pengabaian Putusan MK tersebut mengundang reaksi keras dalam berbagai bentuk (misalnya petisi) dan muncul demonstrasi besar di mana-mana,” ujarnya.
Meski sudah ada janji dari pemerintah dan legislatif untuk mematuhi Putusan MK, tetap saja diperlukan upaya mengawal Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi sendiri, dan lembaga/institusi terkait mampu dan konsisten dalam menjalankan amanah rakyat yang diemban masing-masing.
Untuk itu, tak kurang dari 212 anggota Perkumpulan Penulis Indonesia Satupena, yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia, menyatakan/menuntut hal-hal sebagai berikut:
- Pemerintah, DPR, MA, MK, KPU dan pihak-pihak terkait melaksanakan sebaik-baiknya Putusan MK Nomor 60 dan 70.
- Meminta pemerintah dan lembaga/kementerian terkait, juga jajaran legislatif dan yudikatif untuk menjunjung tinggi, menghayati, mengamalkan dan menjamin dilaksanakannya prinsip-prinsip demokrasi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Menghilangkan segala bentuk kebijakan dan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi/pihak/golongan tertentu dan berdampak buruk bagi rakyat, misalnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- Menolak dengan tegas laku politik oligarki otoriter untuk melayani kekuasaan politik dan ekonomi golongan dan kelompok tertentu, yang mematikan proses demokrasi untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (Subagyo/ss)
