Semarang Raih WTP
Kepala Perwakilan BPK Propinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah memberikan penghargaan kepada Walikota Semarang Agustina dan Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman. (foto : ist)
Wali kota Semarang Apresiasi Kinerja Jajaran Pemkot
Semarangsekarang.com (Semarang), – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang untuk ke sembilan kalinya secara berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini diterima langsung oleh Wali Kota Semarang Agustina dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (5/6/2025).
“Opini WTP ini adalah bukti kerja luar biasa dari seluruh komponen pemerintah. Saya sangat mengapresiasi kinerja dan hasil kerja seluruh unsur pemerintahan. Ini akan membawa semangat lebih untuk melayani agar Semarang semakin hebat,” ujar Agustina.
Dirinya menyambut baik capaian ini sebagai dasar untuk kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang, dan menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan.
Agustina juga menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola keuangan daerah demi pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan berintegritas. Termasuk dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk tata kelola keuangan seluruh jajaran OPD Pemkot Semarang.
Sementara, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah menyampaikan sejumlah catatan yang tetap perlu menjadi perhatian, seperti pengelolaan database wajib pajak, pertanggungjawaban belanja, pelaksanaan e-purchasing, belanja pegawai, belanja BBM, serta penatausahaan aset. Ahmad Luthfi menekankan bahwa hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari sejak LHP diterima.
Menyambut baik capaian ini, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadalusman, menegaskan pentingnya menjaga sinergitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Bupati Pati yang hadir pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK menjadi panduan penting, khususnya bagi kepala daerah yang baru menjabat, dalam merancang program pembangunan yang akuntabel ke depan. (subagyo/ss)
