Udara Jakarta Kembali Memburuk, PAN : Perlu Ditangani Melalui Manajemen Krisis!
Eddy Soeparno (foto:ist)
Semarangsekarang.com (Jakarta) Polusi Jakarta, Tangerang Selatan dan sejumlah kota besar lainnya seperti Medan dan Surabaya kembali mencatatkan kadar kualitas udara yang tidak sehat, Kamis (26/6/2025). Kondisi tersebut sesungguhnya tidak mengherankan, karena selama tiga tahun belakangan, ini Jakarta dan sejumlah kota lainnya sering masuk daftar kota dengan kualitas indeks udara yang buruk, bahkan terburuk di dunia.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menghimbau pemerintah kota dan segenap pemangku kepentingan lain untuk melakukan penanganan secara koordinatif dan segera.
“Kondisi ini tidak dapat dibiarkan berkepanjangan dan perlu ada upaya ekstra yang dilakukan secara kolektif dan koordinatif agar penanganannya bisa dilaksanakan secara intensif,” kata Eddy di sela-sela menjadi keynote speaker dalam acara Validation Seminar Techinal Asistance: Accelarating The Clean Energy Transition in Southeast Asia di Hotel Mulia.
“Pemerintah daerah serta kementrian dan lembaga terkait perlu merumuskan peta jalan untuk mereduksi polusi udara yang sudah masuk kategori akut ini. Menambah armada kendaraan umum listrik dan memperluas wilayah operasional bisa menjadi salah satu solusinya, mengingat emisi buang kendaraan merupakan kontributor terbesar dari polusi udara,” ungkap Eddy.
Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan sosialisasi _bike to work_, serta penyempurnaan ekosistem kendaraan listrik baik mobil maupun sepeda motor sudah sebaiknya ditingkatkan.
elai itu kita juga perlu mengakselerasi program transisi energi yang tertuang dalam RUPTL tahun 2025-34 agar pembangunan sumber-sumber listrik energi terbarukan sebesar 52 GW dapat terwujud, agar pertumbuhan sektor industri, komersial dan rumah tangga ke depannya berbasis energi terbaruka
“Terakhir, kita patut mendalami kembali upaya untuk mempensiun dinikan PLTU batubara yang berpotensi diakhiri masa operasinya lebih awal. Tentu dengan catatan bahwa pembangkit listrik penggantinya berbasis energi terbarukan telah tersedia,” lanjutnya.
Eddy menjelaskan, saat ini Ia bersama sejumlah konsultan ekonomi karbon tengah mengkaji skema pembiayaan yang dapat membiayai pensiun dini PLTU batubara tanpa membebani APBN
“Saya berharap kita semua berkolaborasi dan bekerja secara urgent untuk menangani pencemaran udara yang membahayakan kesehatan masyarakat. Ini adalah panggilan mulia dan saya berharap kita semua meresponsnya dengan cepat,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini. (mbo/ss)
